Berita Nunukan Terkini
5 Fraksi di DPRD Nunukan Beri Tanggapan Soal Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tahun 2024
Lima fraksi di DPRD Nunukan beri tanggapan soal pengantar nota keuangan Ranperda tahun 2024 melalui sidang Paripurna yang digelar pada Selasa (31/10).
Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
Termasuk penempatan tenaga medis secara permanen.
"Jalan Padaelo yang ada di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur perlu mendapat perhatian serius dengan mempertimbangkan hasil hearing," tambahnya.
Lanjut Andre Pratama,"Tolong diperhatikan distribusi gas 3 Kg kepada masyarakat. Tidak merata. Jadi harus tambah pangkalan LPG," bebernya.
Selanjutnya, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) menginginkan agar Pemkab Nunukan agar infrastruktur jalan di wilayah 4 Kabudaya dan Krayan diperhatikan.
Terutama jalan penghubung antar desa dengan kecamatan dan jalan kabupaten. Sehingga dapat menghubungkan dengan jalan provinsi dan jalan nasional.
Pembangunan yang diharapkan Fraksi PPN menggunakan sistem terbalik.
Artinya dimulai dari desa ke kota dengan meletakkan dua prasyarat penting yakni pembangunan ekonomi desa dan infrastruktur.
Sehingga membuat semua wilayah termasuk desa menuju kota dan antar desa dapat terkoneksi.
"Kondisi jalan masyarakat yang ada di wilayah 4 banyak yang mengalami kerusakan dan berlubang. Sehingga masyarakat mudah dalam melakukan aktivitas perekonomian," ungkap juru bicara Fraksi PPN, Joni Sabindo.
Selain itu, Joni Sabindo menyinggung soal keterbatasan masyarakat desa dalam hal mengakses energi listrik yang memadai.
Belum lagi kata dia, jaringan telekomunikasi desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akses informasi yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi desa harus diperhatikan untuk meningkatkan konektivitas antara desa dengan kota, serta memperluas akses informasi dan komunikasi masyarakat desa," imbuhnya.
Terakhir Fraksi PPN juga meminta kepada Pemkab Nunukan agar dapat mengusulkan pengadaan CPNS pada tahun 2024.
Terakhir, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP) yang disampaikan melalui sekretarisnya, Nursan bahwa dari hasil penjaringan aspirasi sektor pendidikan dan kesehatan masih jadi keluhan masyarakat.
"Hasil reses, sektor pendidikan dan kesehatan masih mendapat keluhan masyarakat. Seperti perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Ada beberapa sekolah yang masih perlu peningkatan sarana dan prasarananya. Kalau soal kesehatan, perlu adanya peningkatan jumlah tenaga medis di setiap Puskesmas," pungkas Nursan.
Rancangan Perda APBD Perubahan 2025 Disetujui, DPRD Nunukan Minta Pemkab Fokus Program Prioritas |
![]() |
---|
Banggar DPRD Nunukan Beri Catatan ke Pemkab PLBN Sebatik Mangkrak, Guru dan Nakes Minim di Pedalaman |
![]() |
---|
3 Desa Baru di Nunukan Kaltara Siap jadi Definitif, Berpeluang Gelar Pilkades Perdana Tahun Depan |
![]() |
---|
Wabup Hermanus Ungkap 6 Agenda Prioritas dalam APBD Perubahan 2025 Nunukan Kaltara |
![]() |
---|
Rancangan Pendapatan APBD-P Nunukan 2025 Turun 5,20 Persen, Wabup Sebut Fokus ke Program Prioritas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.