5 Fraksi di DPRD Nunukan Beri Tanggapan Soal Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tahun 2024

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Lima fraksi di DPRD Nunukan beri tanggapan soal pengantar nota keuangan Ranperda tahun 2024 melalui sidang Paripurna yang digelar pada Selasa (31/10/2023).

Sesuai dengan nota keuangan Ranperda tahun 2024 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan, Hanafiah, pendapatan belanja diproyeksikan sebesar Rp1.687.974.248.257.

Mengalami kenaikan sebesar Rp201.542.418.494 atau naik 13,56 persen dibandingkan tahun anggaran 2023 (sebelum anggaran perubahan) Rp1.486.431.829.763.

Fraksi Partai Hanura menilai adanya kenaikan anggaran untuk APBD tahun anggaran 2024 merupakan suatu prestasi yang harus didukung.

Baca juga: Diduga Aniaya Napi Hingga Tewas, Oknum Pejabat Lapas Kelas IIB Nunukan Dituntut 6 Tahun Penjara

Kendati begitu, Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya, Triwahyuni menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

"Kami sarankan kepada Pemkab Nunukan agar meningkatkan target PAD (pendapatan asli daerah) di segala sektor. Lantaran tahun 2024 ada penurunan 5,33 persen dibanding tahun 2023 dan selanjutnya perlu ada target PAD tahun berikutnya sebagai acuan dasar pungutan retribusi," kata Triwahyuni kepada TribunKaltara.com.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Yuyun itu menyarankan kepada Pemkab Nunukan agar bantuan sosial dan dana hibah tetap diperhatikan.

"Penggunaan anggaran fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, pembangunan infrastruktur, utamanya yang berkaitan dengan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan untuk mengangkut hasil produksi petani," ucapnya.

Berbeda dengan Fraksi Partai Demokrat.

Melalui juru bicaranya Robinson Totong meminta kepada Pemkab Nunukan untuk menjelaskan terkait penurunan proyeksi PAD di tahun 2024 sebesar -5,33 persen atau sebesar Rp5.867.985.729 dari PAD tahun 2023 yang mencapai Rp110.44.528.459.

"Kami juga meminta penjelasan sejauh mana anggaran belanja pada rancangan APBD tahun anggaran 2024 berpihak pada pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Apalagi harga bahan pokok naik, terutama beras," ujar Robinson Totong.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andre Pratama mengusulkan pengadaan rumah singgah pasien untuk membantu pasien dan keluarganya yang berobat ke RSUD Nunukan.

Berikutnya, Fraksi PKS inginkan adanya pembangunan poli klinik di RSUD Nunukan.

"Tatkala pentingnya juga kami meminta agar Pemkab Nunukan anggarkan perbaikan fasilitas dermaga penyeberangan Sebatik-Nunukan. Baik melalui Sei Jepun-Mantikas maupun dermaga Desa Bambangan," tutur Andre Pratama.

Fraksi PKS juga meminta agar dilakukan rehab total Puskesmas pembantu yang berada di pelosok sepanjang aliran sungai Sembakung.