Berita Nunukan Terkini

Pemkab Nunukan Beri Jawaban atas Tanggapan 5 Fraksi DPRD Soal Nota Keuangan Ranperda 2024

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan beri jawaban atas tanggapan 5 fraksi DPRD soal nota keuangan Ranperda tahun anggaran 2024.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / Febrianus Felis.
Wakil Bupati (Wabup) Nunukan, Hanafiah beri jawaban atas tanggapan 5 fraksi DPRD Nunukan soal nota keuangan Ranperda tahun 2024 dalam sidang Paripurna di DPRD Nunukan, Rabu (01/11/2023). 

"Kalau pembangunan Pustu (Puskesmas pembantu) dan rehab Pustu saat ini pemerintah daerah memperhitungkan ketersediaan tenaga kesehatan. Masih diupayakan penambahan tenaga kesehatan melalui skema sudah direncanakan Dinas Kesehatan melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan," tuturnya.

Untuk Jalan Padaelo yang ada di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Hanafiah beberkan sudah dianggarkan melalui DAK tahun anggaran 2023 senilai Rp18,2 miliar.

"Bahkan dilanjutkan dengan ruas Padaelo menuju TPA pada tahun anggaran 2024 senilai Rp7,6 miliar. Khusus permintaan penambahan pangkalan LPG 3 Kg semua kelurahan sudah tersedia. Pemerintah daerah akan awasi penyaluran LPG bersubsidi kepada masyarakat," ungkapnya.

Selanjutnya mengenai perbaikan dermaga penyeberangan Sebatik-Nunukan Hanafiah mengaku sebagian sudah dianggarkan pada tahun 2023.

Sedangkan melalui DAK tahun 2023 sudah dianggarkan pembangunan dermaga baik dari sisi darat dan sisi perairan di Sembakung dengan anggaran Rp37,6 miliar.

"Seperti rehabilitasi pemeliharaan dermaga di Desa Binalawan. Kegiatan serupa juga dilakukan di beberapa lokasi lain seperti dermaga Inhutani, Jamaker, Lalo Salo di Sebatik Utara dan dermaga Sei Bolong," tambahnya.

Selanjutnya, Hanafiah menanggapi permintaan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal penyediaan infrastruktur jalan.

"Kalau soal kondisi jalan yang rusak pemerintah daerah akan berupaya tingkatkan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada sesuai jenis kerusakan. Alokasi anggaran yang tersedia harus diperhitungkan secara baik," imbuhnya.

Untuk masalah listrik, Hanafiah katakan bahwa pemerintah daerah sudah mengusulkan penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum teraliri listrik kepada pemerintah provinsi.

"Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi melalui kerjasama Diskominfo Nunukan dengan Bakti Kominfo untuk memperluas jaringan internet dan memperkuat infrastruktur digital," pungkasnya.

Baca juga: 5 Fraksi di DPRD Nunukan Beri Tanggapan Soal Pengantar Nota Keuangan Ranperda Tahun 2024

Terakhir, soal pengadaan genset di RSUD Nunukan seperti yang diminta oleh Fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP), Hanafiah menegaskan pemerintah daerah akan menganggarkan melalui DAK tahun 2024.

Sedangkan untuk dukungan terhadap kader Posyandu, pemerintah daerah melalui dinas terkait telah mengupayakan agar kelurahan dan desa menganggarkan insentif bagi para kader.

"Soal penyediaan mesin insenerator untuk pengelolaan limbah medis, pemerintah daerah telah melakukan upaya penyediaan mesin yang dimaksud," terang Hanafiah.


Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved