APBD Nunukan 2024 Disetujui Sebesar Rp1,6 Triliun, DPRD Berikan Catatan Bagi Pemkab

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemkab Nunukan bersama DPRD Nunukan setujui Ranperda APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,6 triliun atau lebih tepatnya Rp1.687.974.248.257.

Ranperda APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2024 tersebut disetujui dalam sidang Paripurna di Kantor DPRD Nunukan pada Kamis (16/11/2023), malam.

Diketahui pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp104.176.542.730. Pendapatan transfer sebesar Rp1.574.236.125.527. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp9.561.580.000.

Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp2 triliun atau lebih tepatnya Rp2.020.964.995.989. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.210.550.363.502. Belanja modal Rp502.248.920.287.

Baca juga: APBD Bulungan 2024 Disetujui Rp 1,9 Triliun, Prioritaskan Infrastruktur, Pendidikan hingga Kesehatan

Belanja tidak terduga Rp15.360.000.000. Belanja transfer Rp292.805.712.200

Selanjutnya pembiayaan daerah. Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp335.990.747.732. Lalu, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp285.990.747.732.

Pengeluaran pembiayaan Rp3 miliar. Pembiayaan netto Rp332.990.747.732. Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan Rp0 (nol rupiah).

Terkait persetujuan Ranperda APBD tersebut, Jubir Banggar DPRD Nunukan, Hamsing memberikan sejumlah catatan kepada Pemkab Nunukan.

Dia mengatakan pelayanan dasar, utamanya kesehatan harus menjadi prioritas pelayanan.

Baca juga: Wabup Nunukan Beber Belanja Daerah Pada Rencana APBD 2024 Capai Rp2 Triliun, Hanafiah: Luar Biasa

"Masalah kesehatan khususnya di pedalaman harus jadi prioritas pelayanan dengan memaksimalkan fungsi pelayanan rumah sakit pratama, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu yang tersedia," kata Hamsing kepada TribunKaltara.com, Jumat (17/11/2023), pukul 11.00 Wita.

Tatkala pentingnya, Hamsing sampaikan bahwa pemerataan pembangunan harus dilaksanakan sesuai azas keadilan sosial dengan memperhatikan kelayakan dan secara proposional di sekitar kawasan yang akan dibangun.

"Salah satu tolak ukur peningkat indeks pembangunan manusia (IPM) itu ada pada bidang endidikan. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana baik kurikulum, buku belajar mengajar maupun ekstrakurikuler serta mutu tenaga pengajar harus jadi perhatian khusus," ucap Hamsing.

Hamsing juga meminta agar kegiatan pesta budaya pada HUT Kabupaten Nunukan tidak hanya berpusat di Pulau Nunukan, tapi secara keseluruhan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan maupun desa.

Tak hanya itu, dia juga menegaskan kepada Badan Pendapatan Daerah agar lokasi-lokasi sumber penarikan pajak dan retribusi menjadi perhatian.

"Minimal capaian target PAD dapat terealisasi dan lebih diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan riil yang seharusnya dihasilkan di setiap tahun anggaran," ujarnya.

Terkait dengan anggaran Pemilu dan Pilkada 2024, kata Hamsing Pemkab Nunukan harus memastikan sudah tersedia sesuai kebutuhan hasil kesepakatan dengan pihak penyelenggara.

"Pemanfaatan anggaran dilakukan seefektif dan seefisien mungin agar lebih tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis