Pemprov Kaltara Anggarkan Rp 250 Juta untuk Penanganan Stunting, Target di Angka 14 Persen

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ( Pemprov Kaltara ) menganggarkan Rp 250 juta untuk program percepatan penanganan stunting pada 2024.

Pemprov Kaltara melalui Dinas Kesehatan menargetkan penurunan angka stunting hingga angka 14 persen.

“Target ini masih menunggu hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI),” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman.

Saat ini setiap daerah masih dalam proses Survei Kesehatan Indonesia.

"Sekarang survei masih dilakukan, jadi kita masih menunggu hasilnya untuk melihat capaian penurunan stunting di Kaltara," kata Usman kepada TribunKaltara.com saat menghadiri acara peringatan Hari Kesehatan Nasional, Rabu (29/11/2023).

Perlu dipahami, untuk menurunkan prevelensi stunting di Kaltara perlu dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.

Baca juga: Libatkan Semua Pihak, Tahun Depan Kabupaten Bulungan Targetkan Zero Kasus Stunting

"Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, harapannya prevalensi stunting di Kaltara dapat diturunkan sesuai target," ujarnya.

Hal ini dimaksudkan, agar bonus demografi 2030-2040 dapat menghasilkan generasi muda yang produktif dan menjadikan Bumi Benuanta sebagai daerah lebih sehat dan sejahtera.

"Untuk semua daerah kami fokuskan dalam penurunan prevalensi stunting, harapannya dapat dicapai sesuai yang ditargetkan Pemprov," ungkap Usman.

Stunting dapat terjadi ketika anak mengalami kekurangan gizi kronis selama masa pertumbuhan dan perkembangan.

Hal ini dapat berdampak buruk jika anak diduga mengalami stunting seperti menurunnya daya tahan tubuh, berkurangnya konsentrasi dan daya ingat.

Oleh karenanya penanganan stunting menjadi atensi pemerintah pusat.

Baca juga: Agustus 2023 Angka Stunting di Bulungan 16 Persen di Bawah Nasional, Ini Penjelasan Bupati Syarwani

"Karena ini berkaitan dengan generasi muda Indonesia," bebernya.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengalokasikan  anggaran Rp 250 juta dalam program penanganan stunting 2024 mendatang.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Dadang Hermanto menambahkan, anggaran yang dialokasikan dari APBD 2024 berupa program gizi di Dinkes Kaltara.

Meski demikian, upaya intervensi stunting bersifat koordinasi dan konvergensi, jadi anggaran tersebar di program dinas lainnya.

"Semua kabupaten/kota menjadi lokus intervensi stunting Pemprov Kaltara, melalui hasil rembuk stunting," kata Dadang Hermanto.

Sebagai informasi bersama, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kaltara pada 2022 sebesar 22,1 persen.

Baca juga: Gubernur Kaltara Raih Penghargaan Program Pengentasan Stunting dan Kemiskinan dari Tribun Network

Hingga saat ini, data untuk 2023 belum diumumkan secara resmi.

Namun menurut informasi dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), per Oktober 2023, prevalensi stunting dari data yang baru dilaporkan adalah sebesar 10,5 persen dari total data 45 persen. (*)

Penulis : Desi Kartika Ayu