Berita Nunukan Terkini

Warga Perbatasan RI-Malaysia Tagih Janji Pemerintah Bangun BTS 4G: Mau Telepon Aja Lari ke Bukit

Warga perbatasan RI-Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan menagih janji pemerintah soal pembangunan BTS 4G.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com
BTS BAKTI di Desa Labang, Kabupaten Nunukan, Kaltara, hingga kini belum berfungsi. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Warga perbatasan RI-Malaysia di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menagih janji pemerintah soal pembangunan BTS ( Base Transceiver Station ) 4G.

Keluhan mengenai jaringan telepon dan internet disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kenyah, Kabupaten Nunukan, Kuing Surang.

Menurutnya ada tiga titik lokasi di Desa Sekaduyantaka, Kecamatan Sei Menggaris yang direncanakan untuk dibangun BTS 4G.

Bahkan Badan Layanan Akses Telekomunikasi (BAKTI) telah beberapa kali melakukan survei di Kabupaten Nunukan.

Baca juga: Revitalisasi Bahasa Tidung, Disdik Nunukan Gelar Bimtek Kurikulum Muatan Lokal Tahun 2023

"Survei yang oleh pihak Kementerian Kominfo ke sini (Sei Menggaris) sudah tiga kali. Bahkan lahan sudah dihibahkan masyarakat sejak 2019 untuk pembangunan tower BTS. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda," kata Kuing Surang kepada TribunKaltara.com, Sabtu (09/12/2023), pukul 13.00 Wita.

Kuing Surang mengaku bahwa kabar pembangunan BTS 4G di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) merupakan suatu hal yang mengemberikan warga perbatasan RI-Malaysia.

Lantaran hal itu dinilai merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur digital.

"Tapi sampai sekarang tower BTS 4G belum terbangun. Kamu sudah sering sudah komunikasi ke Pemerintah Kabupaten Nunukan. Tapi yang namanya program pemerintah pusat, kewenangannya ada di pusat," ucapnya.

Belum terwujudnya pembangunan tower BTS 4G di perbatasan RI-Malaysia membuat masyarakat harus mencari sinyal telepon sampai ke bukit, hanya untuk sekedar menanyakan kabar keluarga dan kerabat di wilayah perkotaan.

Belum lagi kata dia pemerintah telah mendorong transformasi digital dalam sistem pendidikan. Sementara peserta didik di wilayah perbatasan RI-Malaysia belum melek teknologi.

Lebih mirisnya lagi para lulusan sarjana yang sudah kembali ke pedalaman kesulitan untuk mengikuti rekrutmen PPPK, mendaftar CPNS, dan melamar pekerjaan lainnya, lantaran tak bisa mengakses situs website.

"Mau telepon aja lari ke bukit. Anak-anak sekolah diminta melek teknologi, sementara jaringan telepon saja hilang muncul begitu. Apalagi jaringan internet. Lulusan sarjana yang mau daftar PPPK, CPNS, berpikir mau ikut, karena mereka harus ke kota dulu. Biaya transportasi besar, belum lagi biaya tinggal, dan lainnya," ujarnya.

Lanjut Kuing Surang,"Wilayah Sei Menggaris masih satu daratan dengan Malaysia. Jarak kampung saya ke patok perbatasan itu tiga kilo. Kadang jaringan roaming (Malaysia) masuk di handphone, hanya sebentar saja telepon pulsa Rp30 ribu habis," tambahnya.

Diketahui ada empat desa di Kecamatan Sei Menggaris yang masih nihil jaringan telekomunikasi yakni Samaenre Semaja, Sekaduyantaka, Srinanti, dan Tabur Lestari.

Tanggapan Pemkab Nunukan

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sudah melakukan komunikasi mengenai pembangunan tower BTS 4G ke pemerintah pusat.

Namun hingga saat ini, kata Kaharuddin Tokkong belum ada jawaban berkaitan hal tersebut.

"Tugas kami di daerah sebagai fasilitator yang hanya bisa mengkomunikasikan soal pembangunan tower BTS 4G ke pemerintah pusat. Tapi belum ada jawaban," tuturnya.

Kaharuddin menjelaskan ada sebanyak 167 titik yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat untuk pembangunan BTS 4G di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

Dari ratusan titik tersebut, baru 29 titik yang sudah terealisasi pembangunannya.

Namun proyek pembangunan BTS 4G di wilayah 3T terhenti pasca kasus tindak pidana korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

"Ada sembilan tower yang sempat aktif tapi sudah tidak aktif lagi. Kita tahu bersama bagaimana kasus yang menyeret mantan Menkominfo. Kasus ini berentetan dampaknya ke daerah 3T," ungkapnya.

Baca juga: BNNK Nunukan Amankan Pria Diduga Terlibat Jaringan Narkoba Lintas Daerah, Anton: Pemain Lama

Kaharuddin juga berharap pembangunan tower BTS 4G kembali dilanjutkan.

Dia berpesan kepada masyarakat di perbatasan untuk bersabar menunggu jawaban dari pemerintah pusat.

"Kami paham kondisi yang dihadapi masyarakat kita. Jangankan di pedalaman, kami saja di daerah kota kadang jaringan internet lelet sekali," imbuhnya.

Penulis: Febrianus Felis

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved