Sambut Tahun 2024, Pemerintah Pastikan Seluruh Masyarakat Kaltara Terlindungi Jaminan Kesehatan

Terkhusus masyarakat tidak mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan, dapat langsung didaftarkan oleh pemerintah daerah sesuai KTP dan kepesertaannya langsung aktif untuk digunakan mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan” ungkapnya.

Sebagai bentuk komitmen akan keberlanjutan UHC, Asnila mengatakan bahwa saat ini seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

“Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program JKN di Provinsi Kaltara sekaligus memastikan komitmen Pemerintah untuk mendaftarkan penduduknya menjadi peserta Program JKN melalui segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota” tutup Asnila.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Malinau dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. (adv)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official