Berita Daerah Terkini

Diduga Ada Kekuatan Besar di Belakang Kontraktor Proyek DAS Ampal, Piatur: Pak Wali Jangan Takut!

Carut marutnya proyek DAS Ampal di sepanjang Jl MT Haryono yang hingga kini belum tuntas turut mengundang reaksi sejumlah masyarakat Balikpapan.

Editor: Sumarsono
Tribun Kaltim/DOK
Dampak proyek Daerah Aliran Sungai atau DAS Ampal tak kunjung selesai, warga Balikpapan mengeluh, pendapatan pedagang di sepanjang Jl MT Haryono pun merosot. 

Di samping itu, PT Fahreza juga menurutnya, kurang dikenal namanya baik secara lokal maupun nasional.

Melihat hasil pekerjaan sekarang membuat Piatur tak yakin bahwa PT Fahreza bisa menyelesaikan pengerjaan proyek sesuai perpanjangan waktu.

“Hanya merapi-rapikan saja, tidak menyelesaikan pekerjaan utama saja itu nggak cukup rasanya 50 hari,” katanya.

Piatur menilai, proyek tersebut telah mengalami wanprestasi.

Hal ini ditandai dengan tidak terpenuhinya kewajiban kontraktor, seperti pengerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan menimbulkan berbagai dampak.

Lebih lanjut Piatur mempertanyakan pengawasan Pemkot terhadap PT Fahreza

Karena persoalan molornya proyek DAS Ampal sudah menjadi penderitaan masyarakat umum.

Baca juga: Warga Balikpapan Keluhkan Molornya Proyek DAS Ampal, Pemkot Perpanjang Kontrak dengan Bayar Denda

“Kayaknya di kontraktor itu ada kekuatan besar di belakangnya. Saya pikir ini jadi masuk akal,” bebernya.

Padahal, kata Piatur, meski kontraktor PT Fahreza memiliki kekuatan, tidak menjadi alasan pemkot untuk tidak berani mengambil langkah tegas, dalam hal ini pemutusan kontrak.

“Kita mendorong Wali kota untuk memutus kontrak. Wali kota tidak usah takut siapapun itu.

Sekarang kita lihat, Menteri dan Ketua KPK saja diambil (diproses hukum). Jadi Pak Wali tidak usah khawatir,” tuturnya.

Piatur seakan melihat Wali Kota seperti ketakutan, terlebih menurut informasi yang ia peroleh dari Komisi III DPRD Balikpapan, PT Fahreza sudah mendapat SP 3.

“Tidak perlu takut wali kota, ayo besok langsung putus (kontrak). Kita dukung Pak Wali," kata Piatur.

Sementara itu, Ketua Forum RT Perumahan Wika Slamet Iman Santoso berharap proyek yang menelan anggaran senilai Rp136 miliar ini ada fungsi pengawasan berjalan sesuai yang diharapkan mulai dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian.

“Seharusnya sudah terbukalah matanya, merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved