Pemkab Nunukan Keluarkan Surat Edaran, Selama Ramadhan THM, Panti Pijat hingga Karaoke Tutup 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/000.1.10/SETDA-KESRA/III/2024 yang berisi sejumlah aturan jelang bulan suci Ramadhan.

Aturan bulang suci  Ramadhan ditujukan untuk pengusaha tempat hiburan malam (THM), rumah makan, restoran, pedagang makanan dan minuman.

Bupati Nunukan Asmin Laura mengatakan aturan yang dibuat Pemkab Nunukan untuk menciptakan kerukunan umat beragama di bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah/2024.

"Bulan Ramadhan adalah bulan suci bagi umat Islam yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kepada seluruh umat Islam untuk lebih meningkatkan kegiatan kegamaan di lingkungan masing-masing," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Senin (11/03/2024), pukul 11.00 Wita.

Baca juga: Polisi Tunggu Kebijakan Pemkab Bulungan Soal Pembatasan Operasional THM Selama Ramadhan

Sehingga Asmin Laura meminta kepada masyarakat yang tidak menjalani ibadah puasa Ramadhan agar menghormati yang menjalankan ibadah puasa.

Selain itu, Asmin Laura menegaskan agar menutup semua usaha panti pijat, lokalisasi, pub, bar, karaoke, dan arena Bilyard.

Penutupan tersebut dilaksanakan dua hari sebelum bulan suci Ramadhan hingga dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan pemerintah.

"Pemilik karaoke keluarga diperkenankan membuka kegiatan mulai pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita. Catatannya tidak ada minuman keras, narkotika, dan obat-obat terlarang," ucapnya.

Sementara itu, terhadap pemilik restoran dan rumah makan diminta untuk tidak membuka tempat usahanya secara terbuka pada siang hari.

Baca juga: Walikota Tarakan Keluarkan Surat Edaran Selama Ramadhan, THM tak Beroperasi, Rumah Makan Tutup Tirai

Terhadap masyarakat dilarang membuat, menjual/mengedarkan, dan membakar, membunyikan petasan, mercon, meriam bambu/meriam kaleng, kembang api.

Termasuk membunyikan sound system yang terlalu keras selama Bulan Suci Ramadan yang dapat menganggu ketentraman masyarakat sekitar.

"Mawas diri terhadap berbagai isu serta berita-berita yang disampaikan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang dapat memecah belah persatuan, kesatuan, serta kerukunan antar umat beragama," ujar Laura.

Pelanggaran terhadap surat edaran yang dikeluarkan Pemkab Nunukan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi, pencabutan izin usaha, penutupan kegiatan usaha dan/atau sanksi pidana.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, Pasal 19, dan Pasal 21 Perda Nunukan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Izin Usaha, Rekreasi, dan Hiburan Umum.

Serta Pasal 16 dan Pasal 17 Perda Nunukan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial di Kabupaten Nunukan.

"Apabila masyarakat melihat dan mengetahui adanya pelanggaran terhadap surat edaran itu, segera hubungi Satpol PP. Karena mereka dinas penegakan Perda," ungkap Asmin Laura.

(*)

Penulis: Febrianus Felis