Warga Keluhkan Gas LPG 3 Kg Langka di Bulungan, Disperindagkop dan UMKM Sebut Beli Harus Pakai KTP

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Terjadi  kelangkaan bahan bakar berupa gas LPG 3 Kg atau gas bersubsidi terjadi di sebagian besar wilayah di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tak terkecuali di ibukota provinsi, Tanjung Selor.

Sejumlah warga yang dijumpai media ini, mengaku kesulitan mendapatkan gas  LPG3 Kg. "Sudah keliling Tanjung Selor tidak ada. Di pangkalan yang biasa banyak stoknya pun tidak ada," ujar Fitri, warga Tanjung Selor Hilir.

Ibu rumah tangga yang sehari-hari berjualan makanan itu, mengaku jika kelangkaan gas LPG 3 Kg sudah terjadi Tanjung Selor sejak beberapa pekan terakhir.

"Ya, terpaksa kami pakai gas yang 5 Kg (non subsidi). Harganya mahal, Rp 140.000 per tabung. Tapi mau gimana lagi, dari pada tidak bisa jualan," ungkapnya.

Baca juga: AWAS Sanksi Pangkalan Ditutup jika Layani Pembeli Tanpa NIK, Beli Gas LPG 3 Kg Wajib Bawa KTP!

Hal serupa juga terjadi di Tanjung Palas. Sejumlah warga di seberang Tanjung Selor itu mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3 Kg atau yang biasa disebut gas melon.

Anang (32 tahun), salah seorang warga Tanjung Palas yang ditemui saat mencari gas LPG 3 Kg itu mengaku sudah keliling hampir ke semua toko, kosong.

"Kalau yang tabung pink (Elpiji 5 Kg) ada saja, tapi kita tidak pakai itu. Kita cuma pakai yang 3 Kg," kata Anang.

Dengan kondisi ini, warga mempertanyakan ke mana semua kuota yang dijatah untuk Kabupaten Bulungan, atau apakah jumlahnya memang tidak cukup. Sehingga butuh adanya penambahan kuota atau karena dipengaruhi persoalan lain.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Bulungan, Untung Yani saat dikonfirmasi mengaku sudah mendengar adanya keluhan masyarakat, terkait kelangkaan gas bersubsidi 3 Kg.

Baca juga: Warga Keluhkan Sulit Dapat Gas LPG 3 Kg hingga Tunggakan BPJS, Jumat Curhat Bersama Kapolres Tarakan

Menyikapi kondisi ini, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina.

"Dalam hal ini Pertamina menyalurkan itu sesuai dengan kuota yang ada. Cuma, sejak Januari atau awal 2024 kemarin, Pertamina memang sudah menerapkan yang berbasis data, pembeli harus menggunakan KTP-el. Jadi memang hanya yang terdata yang bisa membeli. Karena ini gas bersubsidi," tuturnya.

Untuk kuota yang masuk ke Bulungan, kata dia tetap normal. Menurutnya, jika di penjual eceran itu kosong, memang itu yang benar, karena yang eceran ini penjualannya tidak berizin.

"Kan harusnya masyarakat itu beli ke pangkalan. Nah, persoalannya itu terkadang masyarakat ini terbiasa membeli di penjual eceran," katanya.

Pada prinsipnya suplay itu normal saja dari Pertamina sampai ke agen. Oleh karena itu ia mengatakan sebagai tindak lanjut atas hal ini, pihaknya akan melakukan pengecekan ke agen kenapa bisa sampai seperti ini.

(*)

Penulis: Edy Nugroho