Hindari Mahar Politik, Pilih Jalur Independen

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi TribunKaltara.com

TRIBUNKALTARA.COM - PUBLIK mungkin kaget ketika mengetahui Andi Harun mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wali Kota Samarinda 2024 melalu jalur independen ke KPU Kota Samarinda.

Dan, itu dilakukan menjelang batas akhir pencalonan kepala daerah jalur independen, pada Minggu 13 Mei 2024, malam.

Menariknya lagi, Andi Harun mencalonkan diri langsung berpasangan dengan Syaparuddin yang merupakan Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda.

Pertanyaan publik pun muncul, apakah keputusan Andi Harun - Syaparuddin maju di Pilkada Samarinda melalui jalur independen ini serius atau hanya menguji seberapa besar dukungan masyarakat Samarinda.

Melalui perwakilan tim pemenangan Andi Harun - Syaparuddin, sedikitnya 48.984 surat dukungan dari 10 kecamatan di Kota Samarinda sudah diserahkan ke KPU.

Untuk mengumpulkan puluhan ribu surat dukungan disertai fotokopi dari warga tentu tidak mudah.

Seperti diketahui, Andi Harun merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur saat ini menjabat Wali Kota Samarinda dengan tingkat kepuasan publik saat ini di atas 90 persen (hasil survei LSI Denny JA, red).

Artinya tanpa harus susah payah mengumpulkan surat dukungan dan KTP, tiket perahu partai politik, yakni Partai Gerindra untuk maju Pilkada Samarinda sudah di tangan.

Kalau toh harus koalisi dengan partai lain, bagi Andi Harun yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi tentu tidak sulit. Mengapa harus jalur independen yang dipilih?

Apakah selain menguji seberapa besar dukungan masyarakat Samarinda, soal mahalnya mahar politik ke partai politik juga menjadi alasan.

Baca juga: Andi Harun tak Ada Lawan di Pilkada Samarinda, Survei LSI Denny JA: Elektabilitas di Atas 90 Persen

Langkah berbeda justru dilakukan pasangan Isran Noor - Hadi Mulyadi yang di awal akan maju di Pilgub Kaltim lewat jalur independen (perseorangan), namun belakangan justru sibuk mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah di beberapa partai politik.

Artikel ini, penulis mencoba mengulik untung dan ruginya maju di Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) melalui jalur independen dan partai politik.

Sudah menjadi rahasia umum, biaya politik untuk maju dalam Pilkada lewat partai politik di Indonesia terkenal mahal.

Sebut saja biaya pendaftaran dan sumbangan atau istilahnya mahat politik.

Pengamatan Tribun di beberapa daerah, untuk sekadar mengambil formulir pendaftaran bakal calon saja sudah dikenai biaya puluhan juta rupiah.

Belum lagi, nanti ketika akan mendapat kepastian dukungan dari partai politik nanti ada sumbangan wajib atau mahar politik yang harus dibayarkan.

Tidak sampai di situ, setelah menerima keputusan diusung sebagai calon kepala daerah, biaya politik dalam jumlah besar harus disiapkan.

Untuk apa saja? Biaya kampanye, sosialisasi hingga biaya operasional tim kampanye.
Ada juga biaya untuk mengontrak konsultan politik untuk strategi pemenangan, survei opini publik, dan pengelolaan media sosial juga memerlukan biaya tinggi.

Tim sukses yang terdiri dari berbagai ahli dan pekerja lapangan juga membutuhkan dana besar untuk operasional mereka.

Termasuk nanti biaya saksi-saksi di TPS untuk memastikan tidak ada kecurangan atau gangguan selama masa kampanye dan hari pemilihan juga cukup besar.

Berdasarkan sumber untuk menjadi calon kepala daerah mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah.

Selain persoalan biaya politik, konflik kepentingan dari masing-masing partai pendukung juga perlu dimenej dengan baik. Jangan sampai nanti ada partai yang merasa dirugikan, karena tidak mendapat keuntungan dalam menentukan dukungan. Utamanya ketika menentukan calon pendamping sang wali kota.

Sementara untuk maju Pilkada melalui jalur independen tidak terikat oleh kepentingan partai politik, yang bisa menarik pemilih yang skeptis terhadap partai politik. Sebagai calon independen lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan situasi dan dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus melalui birokrasi partai.

Dari segi biaya mungkin tidak terlalu lebih banyak dibanding menggunakan jalur partai politik. Karena selama pengumpulan surat dukungan dari masyarakat itu sudah terjadi proses sosialisasi dan kampanye. Ada upaya meyakinkan masyarakat pemilih dengan menyampaikan visi dan misinya, sehingga mereka dengan suka rela memberikan dukungan.

Demikian juga dengan tim pemenangan yang sudah terbentuk sekaligus nanti bisa menjadi tim yang nanti membantu kampanye secara masif ke masyarakat.

Calon independen memang harus mengandalkan sumber daya sendiri atau dari dukungan masyarakat yang terbatas, yang bisa menjadi tantangan besar dalam kampanye.

Baca juga: Langgar Aturan, Megaproyek Terowongan Samarinda Disegel Pemprov, Reaksi Wali Kota Andi Harun

Meski diakui, calon independen tidak memiliki jaringan dan infrastruktur yang kuat seperti partai politik, yang bisa mempengaruhi efektivitas kampanye.

Apakah maju melalui jalur independen bisa menjadi pilihan, atau hanya sebatas untuk mengukur seberapa besar dukungan masyarakat kepada calon.

Pilihan maju melalui jalur partai politik atau calon independen sangat tergantung pada kondisi dan strategi calon itu sendiri. Calon yang memiliki sumber daya dan jaringan kuat serta tidak keberatan untuk tunduk pada kebijakan partai mungkin lebih cocok melalui jalur partai politik.

Sebaliknya, calon yang ingin menjaga kemandirian dan memiliki basis dukungan masyarakat yang solid mungkin lebih cocok sebagai calon independen. Keduanya memiliki tantangan dan peluang masing-masing, sehingga pertimbangan yang matang sangat diperlukan sebelum memutuskan jalur mana yang akan dipilih.

(*)

Baca juga berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News