Berita Bulungan Terkini

Perusahaan Sudah Lama Beroperasi, Warga Lokal Keluhkan Sulitnya Masuk Kerja di Tanah Kuning Bulungan

Masih banyak warga Tanah Kuning keluhkan sulitnya bekerja di salah satu perusahaan besar Tanah Kuning meski sudah lama beroperasi.

TRIBUNKALTARA.COM / RISMAYANTI
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Kilat saat ditemui jurnalis TribunKaltara.com di Kantor DPRD Bulungan, Jl Ulin, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ), Senin (24/6/2024). (TribunKaltara.com / Rismayanti) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Meski sudah lama beroperasi, masih banyak warga Tanah Kuning keluhkan sulitnya bekerja di salah satu perusahaan besar yang beroperasi di Tanah Kuning, Bulungan.

Bisa berbahasa Mandarin menjadi salah satu syarat kerja, membuat warga lokal semakin sulit untuk diterima perusahaan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Bulungan, Kilat kepada jurnalis TribunKaltara.com saat ditemui di Kantor DPRD Bulungan, Jl Ulin, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ), pada Senin (24/6/2024).

"Sebenarnya ada masyarakat kita yang bisa kerja di sana, tapi ada juga yang belum," ujar Kilat.

Baca juga: Bankaltimtara Segera Jadi Bank Nasional, Siap Dukung Permodalan Proyek IKN dan KIPI di Kaltara

"Karena salah satu syaratnya harus bisa Bahasa Mandarin," sambungnya.

Ia mengungkapkan, DPRD Bulungan belum turun ke lokasi karena belum ada keluhan secara tersurat dari masyarakat.

"Informasi itu kan baru kita dengar, belum ada surat yang masuk ke kita," ungkapnya.

Hingga kini DPRD Bulungan terus meninjau keluhan yang didengar dan akan turun langsung setelah masyarakat mengirimkan keluhan secara tertulis ke lembaga.

Menurut Kilat, saat ini semuanya masih kondusif walau terdapat pro dan kontra.

"Kalau tidak ada gejolak berarti kan berjalan aman saja, walau pun mungkin ada pro dan kontra," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah sudah memfasilitasi kursus bahasa mandarin, namun memang kuotanya cukup terbatas.

"Karena kuota kursus bahasa mandarin dari pemerintah terbatas, jadi yang lebih diutamakan lulusan SLTA reguler," jelasnya.

Ia mengaku, hingga kini belum mendengar keluhan dari lulusan Paket C dan sebagainya terkait diprioriaskannya lulusan SLTA reguler.

"Kalau yang Paket C, kita belum dengar ada komplain," katanya.

Ia mengatakan, akan menampung semua keluhan-keluhan dari masyarakat hingga nanti masyarakat menyurati lembaga untuk disampaikan ke pemerintah.

Sumber: Tribun Kaltara
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved