LSM Soroti Pembangunan KIHI di Tanjung Palas Timur Rugikan Warga, Bagan Nelayan Ditabrak Kapal

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Kalimantan Utara (Setara) mengadakan Diskusi bersama dengan awak media di Bulungan, Kalimantan Utara terkait isu Pembangunan Strategis Nasional (PSN) di wilayah Tanjung Palas Utara, Bulungan, Kalimantan Utara, yang merugikana warga lokal.

Kegiatan Diskusi menghadirkan beberapa narasumber dari Nugal Institute, Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL), Green peace Indonesia lainnya. Tujuan Diskusi diadakan untuk menyikapi  beberapa isu ypembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanjung Palas Timur, yakni di Desa Kampung Baru.

Anggota Nugal Institute, Yusran menyampaikan hingga saat ini, kehadiran KIHI yang dikelola PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan telah digadang-gadang sebagai industri raksasa yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Utara jusru menghadirkan keresahan bagi penduduk lokal.

Salah satunya berkaitan dengan proses pembebasan lahan yang menurutnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sana masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan industry besar yang saat ini tengah dalam proses pembangunan.

Baca juga: Relokasi Warga Terdampak Pembangunan KIHI di Mangkupadi Belum Dilakukan, Ini Kata Bupati Bulungan

“Untuk NJOP disana justru semakin turun, dimana sepanjang tahun 2023 yang mulannya Rp 50.000 per meter justru turu menjadi Rp 6.000 per meter,” kata Yusran dalam penyampaiannya.

Selain itu, masih banyak permasalahan yang ditimbulkan, diantarannya yakni hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal seperti para nelayan maupun para petani.

“Banyak bagan para nelayan tertabrak kapal milik perusahaan dan tidak ada aksi atau tanggungjawab nyata. Memang benar secara kuantitas penghasilan ikan disana (Kampung Baru) terus naik dari data BPS, tapi itu bukan murni hasil dari penangkapan ikan nelayan, itu hasil dari mendatangkan pasokan ikan dari luar daerah,” terangnya.

Hamzah (36) menyampaikan, bagan miliknya telah rusak ditabrak pronton atau kapal tambang milik PT KIPI. Sehingga menyebakan sumber penghasilannya hilang untuk beberapa waktu.

“Kejadiannya sudah dua minggu lalu. Tapi dari pihak perusahaan tidak ada tanggungjawabnya,” kata Hamzah dengan nada lesu.

Ia mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, namun laporan tersebut tidak dapat diproses dikarenakan tidak ada saksi mata saat kejadian.

“Tidak bisa diproses bilangnya, karena tidak ada saksi mata. Padahal di bagan kami ada bekas cat warna orange yang berasal dari kapal meraka,” jelasnya.

Dalam hal ini, Hamzah hanya meminta tanggungjawab dan keadilan baginya dan nelayan lainnya yang saat ini banyak kehilangan mata pencaharian.

“Bagan kami dulu ada sekitar 100 an, tapi sekarang tinggal 30 an bagan. Kami mau beralih Bertani pun tidak bisa karena dibatasai. Ya kami meminta untuk tanggungjawab dari pihak perusahaan,” tandasnya.

(*)

Penulis Desi Kartika Ayu