Bupati Nunukan Bakal Libatkan OPD Cek Kualitas Rumput Laut, Asmin Minta Petani Tidak Terprovokasi

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura bakal libatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk mengecek kualitas rumput laut sebelum dikirim ke Makassar atau Surabaya.

Hal itu disampaikan Asmin Laura saat berkunjung ke sentra budidaya rumput laut di Jalan Sei Bolong, Kelurahan Nunukan Utara.

Menurutnya, harga rumput laut sangat dipengaruhi oleh kualitas rumput laut yang dipanen oleh petani. Utamanya kadar kekeringan rumput laut.

Sehingga dia menyampaikan akan melibatkan OPD dari Dinas Perdagangan dan Dinas Perikanan untuk ikut mengecek kadar kering rumput laut sebelum pengiriman.

Baca juga: Soal Harga Rumput Laut, DPRD Nunukan Minta OPD dan APRL Buat MoU dengan Buyer: Jangan Sistem PO Lagi

"Kalau basah jangan dikirim. Kenapa buyer beli murah karena kualitas rumput laut kita basah. Saya pernah berkunjung ke pabrik rumput laut di Jakarta, rumput laut Nunukan itu basah semua," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Rabu (24/07/2024), pukul 14.00 Wita.

Bahkan Laura menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan akan membekali OPD teknis dengan peralatan yang mampu mengecek kadar kekeringan komoditi rumput laut.

"Kami instruksikan ke OPD teknis agar beli alat itu. Harganya Rp700 ribu. Tim pengawasan dari OPD teknis akan cek kadar kekeringan menggunakan alat itu. Kami minta juga agar para pedagang rumput laut dan petani punya alat serupa. Kita sama-sama menjaga kualitas rumput laut," ucapnya.

Laura mengakui bahwa produksi rumput laut di Nunukan sangat banyak, namun kualitasnya masih jauh dari permintaan pasar internasional.

"Kadar kering yang diinginkan pasar internasional itu 37-38. Sementara kadar keringnya rumput laut Nunukan yang dikirim masih di atas 40. Alasan petani jual karena terdesak untuk bayar cicilan," ujarnya.

Selain itu Laura juga mengatakan dalam waktu dekat Pemkab Nunukan akan membuat kesepakatan bersama APRL (Asosiasi Pedagang Rumput Laut) dan petani terkait kontainer yang digunakan untuk pengiriman.

"Kontainer itu ada yang subsidi dan non subsidi. Kita juga harus adil. Jangan merasa dekat dengan pejabat lalu mau gunakan subsidi terus. Dalam waktu dekat kami akan buat kesepakatan dengan APRL dan petani," tutur Laura.

Pemkab Tidak Tinggal Diam

Laura menegaskan bahwa Pemkab Nunukan tidak tinggal diam melihat persoalan rumput laut yang hingga hari ini seperti tak ada solusi.

Dia juga meminta agar petani dan pedagang rumput laut tidak terprovokasi dengan isu adanya intervensi Pemkab Nunukan pada harga rumput laut.

Baca juga: Soal Harga Rumput Laut Anjlok, Pemkab Nunukan Minta Petani Ikuti Kadar Kering Komoditas di Pasaran

"Pemkab Nunukan tidak bisa intervensi harga rumput laut. Jadi jangan terprovokasi. Pemkab tidak tinggal diam, justru kami sedang cari formula yang tepat. Tidak bisa grasak-grusuk juga," ungkapnya.

Sekadar diketahui harga rumput laut Nunukan di tingkat pedagang saat ini sebesar Rp11.000 per Kg dengan kadar kekeringan di bawah 40.

Penulis: Febrianus Felis