Berita Nunukan Terkini
Anggota DPRD Nunukan Fraksi PPN, Minta Pemkab Anggarkan Hilirisasi Sektor Manufaktur Berbasis SDA
Anggaran program hilirisasi sektor manufaktur berbasis SDA sangat penting untuk itu anggota DPRD Nunukan fraksi PPN minta Pemkab menganggarkan.
Penulis: Febrianus Felis | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN) meminta kepada Pemkab Nunukan untuk menganggarkan program hilirisasi sektor manufaktur berbasis sumber daya alam (SDA).
Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Nunukan sekaligus Sekretaris Fraksi PPN, Hendrawan saat sidang Paripurna tentang pandangan umum terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD perubahan 2024.
"Kami harap Pemkab Nunukan menganggarkan dan mendorong jalannya program hilirisasi sektor manufaktur berbasis SDA. Khususnya di wilayah IV Kabudaya. Salah satunya pabrik tepung Tapioka," kata Hendrawan kepada TribunKaltara.com, Sabtu (03/08/2024), pagi.
Menurut Hendrawan potensi alam di wilayah IV Kabudaya seperti ubi kayu dapat diolah menjadi tepung Tapioka.
Baca juga: Anggota DPRD Nunukan Fraksi Demokrat Minta APBD Perubahan 2024, Pelayanan Publik dan Sektor Riil
Bahkan kata Hendrawan, hal itu dapat memberikan efek perekonomian yang luas bagi masyarakat.
"Bisa menyerap tenaga kerja lokal kalau sampai ada pabrik tepung Tapioka. Peluang ekonomi seperti ini harus dilihat oleh Pemkab Nunukan," ucap Hendrawan.
Hendrawan menuturkan bahwa fraksi PPN mengapresiasi rencana kenaikan pendapatan daerah.
Sesuai dengan prinsip dasar pendapatan, kata dia Pemkab Nunukan harus berupaya untuk menggali sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul secara maksimal.
"Semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani perekonomian masyarakat. Pemkab Nunukan harus dapat membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha masyarakat secara maksimal," ujarnya.
Baca juga: APBD Perubahan 2024, Anggota DPRD Nunukan Fraksi PKS Minta Pemkab Fokus Lakukan Ini
Selain itu, Hendrawan juga menyinggung soal peningkatan kualitas pendidikan yang menurutnya sangat ditentukan oleh profesionalisme guru serta sarana dan prasarana yang memadai.
"Sehingga dibutuhkan dana dan perhatian khusus agar setiap guru mampu memberikan upaya terbaik untuk anak didiknya. Anggarkan juga penambahan pembangunan RKB SD Negeri 013 Sembakung yang saat ini masih kekurangan ruang kelas," tuturnya.
Fraksi PPN juga mengharapkan kepada Pemkab Nunukan agar menganggarkan perencanaan untuk peningkatan jalan menuju Desa Pagar dan Desa Labuk.

Berikut gambaran garis besar Ranperda perubahan APBD Nunukan 2024:
1. Pendapatan
Pendapatan semula yang diproyeksikan sebesar Rp1,8 triliun lebih mengalami kenaikan menjadi Rp1,9 triliun lebih atau naik 7,52 persen.
Anggota DPRD Nunukan
fraksi
PPN
hilirisasi
manufaktur
SDA
Pemkab Nunukan
Hendrawan
APBD Perubahan
TribunKaltara.com
Pemkab Nunukan Kaltara Saring Ketat Inovasi Daerah, Abdul Munir Minta OPD tak Asal Input |
![]() |
---|
Inflasi Tahunan Juli 2025 di Nunukan Capai 1,76 Persen, Harga Makanan dan Restoran jadi Pemicu Utama |
![]() |
---|
Pemutihan Pajak Kendaraan Resmi Dimulai di Nunukan Kaltara, Diskon hingga 25 Persen dan Bebas Denda |
![]() |
---|
2 Residivis Curi Aki dan Alat Pabrik Aspal di Nunukan, Polisi Temukan Serpihan Timah dan Mesin Bor |
![]() |
---|
Malaysia Deportasi 110 PMI Bermasalah ke Nunukan Kaltara, 18 Di antaranya Terlibat Kasus Narkoba |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.