Berita Nunukan Terkini

Bupati Nunukan Beri Tanggapan Soal APBD TA 2025 yang Turun Jadi Rp1,6 Triliun

Bupati Nunukan Asmin Laura beri tanggapan soal APBD Nunukan tahun anggaran (TA) 2025 yang turun menjadi Rp1,6 triliun.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / Febrianus Felis
Bupati Nunukan Asmin Laura seusai sidang Paripurna di Kantor DPRD Nunukan, Selasa (06/08/2024), sore. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura beri tanggapan soal APBD Nunukan tahun anggaran (TA) 2025 yang turun menjadi Rp1,6 triliun.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan Kabupaten Nunukan pendapatan daerah TA 2025 ditargetkan sebesar Rp1.594.601.836.339 turun sebesar Rp243.372.411.918 atau sebesar 15,3 persen, jika dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2024 pada APBD murni sebesar Rp1.837.974.248.257.

Sementara itu belanja daerah TA 2025 ditargetkan sebesar Rp1.631.601.836.339 atau turun sebesar Rp389.363.159.650 atau
turun sebesar 19,27 persen dari anggaran belanja daerah APBD murni tahun 2024 sebesar Rp2.020.964.995.989.

"Kelihatannya agak sedikit menurun. Kalau APBD 2024 naik, karena ada beberapa pendapatan seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ). BPHTB itu tidak setiap tahun," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Selasa (06/08/2024), sore.

Anggota Banggar DPRD Nunukan, Gad Khaleb menyampaikan catatan kepada Pemkab Nunukan dalam sidang Paripurna tentang nota kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan TA 2025, Senin (05/08/2024), sore.
Anggota Banggar DPRD Nunukan, Gad Khaleb menyampaikan catatan kepada Pemkab Nunukan dalam sidang Paripurna tentang nota kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan TA 2025, Senin (05/08/2024), sore. (Kolase TribunKaltara.com / Febrianus Felis)

Lanjut Laura,"Tapi di sektor lain juga dalam rangka memaksimalkan dana bagi hasil (DBH). Kalau ada kurang bayar atau lebih bayar kita akan menyesuaikan," tambahnya.


Catatan Banggar DPRD Nunukan

Anggota Banggar DPRD Nunukan, Gad Khaleb menyampaikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan untuk ditindaklanjuti.

Diantaranya meminta Pemkab Nunukan melalui OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas tenaga pengajar di wilayah Krayan.

"Kami minta Pemkab Nunukan agar formasi atau kuota tenaga PPPK ditambah khususnya untuk guru di wilayah Krayan. Perlu adanya peningkatan insentif bagi guru-guru dan dokter di Krayan. Perlu juga pengadaan buku-buku pelajaran dan ATK sekolah di Krayan," ucapnya.

Catatan selanjutnya yakni peningkatan jalan di lima ibukota kecamatan yang ada di Krayan. Termasuk juga peningkatan jalan menuju Kantor Kecamatan Krayan Timur dan Kantor Kecamatan Krayan Selatan.

DPRD Nunukan juga menginginkan adanya pembinaan terhadap UMKM secara berkesinambungan.

"Mengharapkan kepada pemerintah daerah melalui OPD terkait perlu adanya penambahan frekuensi subsidi pesawat khusus untuk mengangkut barang hasil pertanian Krayan ke Nunukan. Perlu adanya penambahan dua RKB dan Kantor Guru di SMPN2 Krayan Barat. Termasuk peningkatan jalan tani dan alat pertanian di Krayan," ujar Gad.

DPRD Nunukan meminta agar Pemkab Nunukan menambah tenaga medis dan perlatan medis di Krayan.

Sementara itu untuk di Pulau Sebatik, DPRD Nunukan meminta agar Pemkab Nunukan lakukan perbaikan Jalan Bakti Husada, Sei Nyamuk menuju Kantor Camat Sebatik Timur. Termasuk merehab Kantor Camat Sebatik.

"Lakukan juga perbaikan selokan di Desa Sei Nyamuk dan Desa Pancang Sebatik. Anggarkan dan dorong jalannya program
hilirisasi sektor manufaktur yang berbasis sumber daya alam khususnya wilayah Kabudaya. Salah satunya pabrik tepung
Tapioka," tuturnya.

Anggota Banggar DPRD Nunukan, Gad Khaleb menyampaikan catatan kepada Pemkab Nunukan dalam sidang Paripurna tentang nota kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran
Anggota Banggar DPRD Nunukan, Gad Khaleb menyampaikan catatan kepada Pemkab Nunukan dalam sidang Paripurna tentang nota kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran (TribunKaltara.com)
Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved