Pemkab Nunukan Inginkan Pembangunan yang Berkeadilan Gender 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) menginginkan pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG).

Hal itu disampaikan oleh Plt Sekretaris Kabupaten Nunukan, Asmar seusai membuka secara resmi kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan PUG.

Termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di ruang pertemuan VIP lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Senin (02/09/2024).

Baca juga: BREAKING NEWS Tersangka Kasus Kepemilikan Sabu di Nunukan Meninggal saat Penyidikan, Ini Kata Polisi

"Pengarusutamaan adalah strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Sementara itu PUG merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan," kata Asmar kepada TribunKaltara.com, sore.

Kegiatan PUG tersebut akan berlangsung selama dua hari terhitung 2 September-3 September 2024 yang diikuti dari 50 peserta dari masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada di Nunukan.

"Substansi Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 yang mengatakan pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan program yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, renstra, dan rencana kerja organisasi perangkat daerah," ucapnya.

Asmar berharap kepada seluruh kepala OPD untuk meningkatkan pelaksanaan PUG agar terwujudnya pembangunan yang berkeadilan gender di Kabupaten Nunukan.

Asmar juga menegaskan kepada para peserta yang mengikuti kegiatan advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG agar dapat memiliki kapasitas untuk menggerakkan pelaksanaan PUG di instansi masing-masing.

Baca juga: Pemkab Nunukan Dampingi Kunker Kajati Kaltara ke Sebatik, Amiek Wulandari: Ingin Silaturahmi

"Tentu ada beberapa strategi yang harus dilaksanakan antara lain penguatan komitmen, kebijakan, kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, tersedia data pilah, instrumen PPRG, dan penguatan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Penulis: Febrianus Felis