Pjs Gubernur Kaltara Gelar Pertemuan dengan Forkopimda, Berikut Poin Pembahasannya

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang solid dan responsif menjadi perhatian utama Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Togap Simangunsong. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pjs Gubernur Kaltara melaksanakan pertemuan silaturahmi, dengan mengundang Forkopimda Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Gubernur Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/09/2024).

Menurut Pjs Gubernur Kaltara, pertemuan ini penting sebagai ajang silaturahmi dan peningkatan koordinasi antar unsur pemerintahan dalam rangka kemajuan dan pembangunan Kaltara yang lebih baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Kaltara Brigjen Pol Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, Danlanud Anang Busra Tarakan Kol. Pnb Bagus Haryadi, Kasrem 092/Mrl Kol Inf Denny, S.I.P., Danlantamal XIII Tarakan Kol. Laut (P) James F.G. Siagian, KBO Binda Kaltara Letkol Chb Ervan Rusnandar, Ketua Sementara DPRD Kaltara, Jufri Budiman dan Perwakilan Kejati Kaltara. 

Baca juga: Togap Simangunsong Mulai Aktif sebagai Pjs Gubernur Kaltara Rapat Bersama Staf, Begini Pesannya

"Silaturahmi ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sinergi yang positif untuk kemajuan Kalimantan Utara," kata Togap dalam penyampaiannya di depan Forkopimda.

Beberapa pembahasan penting dilakukan pada pertemuan tersebut.

Di antaranya pertama menganao pemantauan aktivitas. Disimpulkan, perlu dilakukan pemantauan intensif terhadap aktivitas selama masa kampanye untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, terkhusus juga pada keamanan wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kaltara.

Hal kedua terkait stabilitas ekonomi. Disampaikan, kondisi inflasi di Kaltara yang terkendali 1,5-1,6 persen, menjamin keterjangkauan harga pangan dan stabilitas ekonomi secara umum di Kaltara. Hal ini cenderung menciptakan kondisi daerah yang kondusif. 

Ketiga mengenai keamanan wilayah. Kaltara sebagai wilayah yang aman dan kondusif untuk pelaksanaan Pilkada 2024, namun tetap perlu waspada dan deteksi dini antisipasi gangguan. 

Bahasan keempat, adalah antisipasi gangguan Pasca Pilkada. Dikatakan, perlu antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan pasca Pilkada, terutama terkait tahapan perselisihan di MK dan pergantian pejabat. 

Hal lainnya, dibahas soal penguatan peran penegak hukum.

Hal ini, menyimpulkan perlu penguatan peran Gakkumdu, Bawaslu, dan intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada.

Dibahas juga mengenai, koordinasi antar lembaga. Terkair ini, pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pilkada dengan melibatkan Sekda sebagai ketua menunjukkan adanya koordinasi yang baik dan matang antar lembaga terkait.

Pengalaman dari Pilkada sebelumnya dapat dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi potensi masalah dan meningkatkan kesiapan.

Kesimpulan terakhir, pada momentum politik seperti saat ini, perlu kehati-hatian dalam menanggapi momentum politik yang dinamis selama masa kampanye.

Baca juga: Mendagri Tunjuk Togap Simangunsong jadi Pjs Gubernur Kaltara, Berikut Tugas dan Tanggungjawabnya