Pjs Gubernur Kaltara dan Pj Gubernur Kaltim Bahas soal Carbon Trade: Belajar ke Daerah yang Berhasil

Kita datang ke sini layaknya gelas kosong, dan pulangnya gelas kita harus terisi,” kata pria yang menjabat Staf Ahli Mendagri bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga tersebut.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Pemprov Kaltara Bersama Pemkot Tarakan dan GAPKI Tanam 500 Bibit Mangrove

Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando memaparkan bagaimana perjuangan dan proses Kaltim menjalankan program FCPF-CF, yang diawali pada 2010.

Yakni diawali launching program Kaltim Green dan pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) oleh Gubernur Kaltim saat itu, Awang Faroek lshak.

Proses kesepakatan ini dilakukan oleh Bank Dunia dan ini melewati proses yang panjang selama 14 tahun sejak 2008 dan melibatkan perjalanan panjang.

Kaltim menjadi wilayah pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang menerima dana karbon dari Bank Dunia.

Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah bekerja sama dengan Bank Dunia, Kaltim adalah yang pertama dalam proses perolehan dana karbon.

Upaya pengurangan emisi karbon di Kaltim, mengungkapkan bahwa provinsi ini telah menerapkan konsep lingkungan cerdas sebagai bagian dari visi smart city sejak lama.

Selama 14 tahun terakhir, Kaltim telah aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Ketika berbicara tentang pengurangan emisi karbon, provinsi Benua Etam ini telah memimpin dalam menginisiasi lingkungan cerdas.

Sejak tahun 2008, kami telah mendeklarasikan pembangunan hijau dan mengintegrasikannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim dan regulasi terkait mitigasi perubahan iklim," jelasnya.

Hingga saat ini sudah mendapatkan dana kompensasi dari Bank Dunia atas keberhasilan menjaga hutan dan menurunkan emisi karbon.

Ia juga mencatat bahwa komitmen yang telah dijalankan oleh Kalimantan Timur telah menghasilkan kesepakatan dengan Bank Dunia pada tahun 2019 terkait pengurangan emisi karbon.

"Kesepakatan ini menuntut Kalimantan Timur untuk menjaga dan merehabilitasi hutan serta perkebunan dengan target pengurangan emisi karbon sebesar 22 juta ton dari tahun 2022 hingga 2025," tambahnya.

Baca juga: Komitmen Terapkan Pembangunan Rendah Karbon, Pemkab Bulungan Dorong Kebun Kecil Tersertifikasi

Lebih lanjut, disebutkan bahwa kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada komitmen semata, tetapi juga memberikan manfaat finansial, termasuk dana karbon senilai 5 juta dolar AS.

Dalam kerangka kontrak tersebut, Kalimantan Timur akan menerima 110 juta dolar AS sebagai imbalan atas pencapaian target pengurangan emisi 22 juta ton.