Daftar Lengkap Perangkat Daerah Penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Utara 2024

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltara 2024 digelar Komisi Informasi Provinsi (KIP) di Tarakan Plaza Hotel, Tarakan, Senin (25/11/2024). 

Kegiatan ini dihadiri Kadis Pariwisata Provinsi Kaltara mewakili Gubernur Kaltara,  unsur Forkopimda, perwakilan Bupati dan Wali Kota se-Kaltara, Ketua Komisi Informasi RI Dr Ir Donny Yoesgiantoro, perwakilan Kemendagri, Kepala OPD, Ketua KPU dan Bawaslu Kaltara.

Ada tiga kategori penghargaan keterbukaan informasi publik untuk tahun 2024 di Provinsi Kaltara untuk badan publik yang menjadi peserta. Pertama kategori perangkat daerah di Provinsi Kaltara.  

Dalam hal ini peringkat pertama diraih Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltara, disusul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kaltara.

Baca juga: Gelar FGD Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kaltara, KI: Untuk Lihat Kepatuhan Daerah pada UU

Lalu kategori penghargaan kedua untuk level perangkat daerah kabupaten dan kota. Peringkat pertama diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung. 

Peringkat kedua, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Persandian Kota Tarakan. Peringkat ketiga, ada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Bulungan. Peringkat keempat ada Rimah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau dan peringkat kelima Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Untuk kategori penghargaan untuk level pemerintah kecamatan, juara 1 Kecamatan Lumbis Pansiangan (Kabupaten Nunukan), peringkat kedua Kecamatan Sebuku (Nunukan).
Peringkat ketiga Kecamatan Tanjung Palas (Kabupaten Bulungan). 

Sekretaris Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimanan Utara, Jufri dalam dalam laporannya mengarakan, kegiatan ini wujud komitmen dalam mewujudkan transparansi akuntabilitas dan partisipasi pemerintahan. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai  keterbukaan informasi publik dan salah satu prinsip dasar mewujudkan pemerintahan baik atau disebut  good governance. 

Baca juga: Peserta dari Pedalaman Ikut Bimtek Keterbukaan Informasi Publik, Digelar Komisi Informasi Kaltara

"Ini menjadi hal dasar bagi setiap warga Kaltara. Terbukanya informasi masyarakat dapat awasi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten kota hingga desa," terangnya.

Keterbukaan informasi ini lanjutnya, mutlak dilaksanakan.Tujuan malam ini, untuk memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan  instansi vertikal di Kaltara yang berhasil mememenuhi standar pelayanan publik yang baik. 

Adapun muatan penilaian sendiri monitoring terbagi  menjadi dua. Pertama informasi berkala dan informasi sketsa. Waktu pelaksnana monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi yakni dari tanggal   25 Mei 2024 sampai 25 November 2024 atay kurang lebih enam bulan. 

Dalam kegiatan  monitoring dan evaluasi, tim  memberikan bobot penilaian monitoring. Pertama, mengisi kuesioner dibagiakan ke semua perangkat daerah dan bobotnya sekitar 70 persen.  
Kemudian diundang lagi peserta OPD melakukan persentase nilai 30 persen.

Adapun lanjutnya untuk badan publik yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi sebenarnya Komisi Informasi menyasar 231 perangkat daerah. Namun hanya ada 99 perangkat daerah yang berpartisipasi dan 79 badan publik yang mengisi kuisioner Badan publik yang dilaksanakan monev, terdiri dari 99 perangkat daerah, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. 

Perangkat  daerah  provinsi sebanyak 16 OPD, kemudian Kota Tarakan   18 OPD, Kabupaten Tana Tidung 10 OPD, Kabupaten  Malinau 23, Kabupaten Nunukan 14 perangkat daerah, kemudian Kabupaten Bulungan sebanyak 18 perangkat daerah.