Berita Kaltara Terkini

Reses Anggota DPRD Kaltara di Malinau, Listiani Mendapat Keluhan soal Pendidikan dan Kesehatan

Anggota DPRD asal daerah pemilihan Malinau, Listiani juga melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat pada akhir November 2024 lalu.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / istimewa
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Listiani. (Istimewa) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sama halnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) lainnya, anggota DPRD asal daerah pemilihan Malinau, Listiani juga melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat pada akhir November 2024 lalu.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara ini, melakukan reses di Malinau.

Ia menyebutkan, dari kegiatan reses tersebut, ada banyak hal yang disampaikan masyarakat kepadanya.

“Utamanya yang berkaitan dengan urusan wajib pemerintah, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Ini akan kita perjuangkan,” ujar Listiani di sela mengikuti rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Kaltara, Senin (02/12/2024).

Baca juga: Usulan Raperda Perbukuan dan Literasi, DPRD Kaltara Minta Diselesaikan Dulu di Internal Eksekutif

Legislator wanita asal Partai Demokrat ini mengatakan, untuk di bidang pendidikan, kondisi di Malinau masih perlu perhatian dari pemerintah. Baik dari sisi peningkatan dan pembangunan fasilitasnya, maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM) tenaga pengajarnya.

Sedangkan untuk di kesehatan, diungkapkan, salah satu yang menjadi keluhan masyarakat adalah soal BPJS Kesehatan. 

Listiani mengatakan, sebenarnya kuota  BPJS kesehatan yang dibiayai pemerintah besar, hanya saja belum terkomunikasikan dengan baik. Sehingga banyak warga yang belum memahami.

“Informasi ke masyarakat itu tidak terlalu sampai, khususnya yang dari pemerintah provinsi. Tapi untuk BPJS Kesehatan ini sudah kita lakukan pertemuan dengan pihak terkait untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama,” tuturnya.

Pada prinsipnya, kata Listiani, persoalan pendidikan dan kesehatan, merupakan hal yang krusial dan harus menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah. Dengan didukung sejumlah pihak terkait lainnya.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie Dukung Wacana Penghapusan Sistem Zonasi PPDB

“Kalau kami di DPRD, tentu akan terus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan hak dari masyarakat, karena kami adalah wakil rakyat Kaltara di pemerintahan,” imbuhnya.

(adv)

Penulis: Edy Nugroho

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved