Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie Dukung Wacana Penghapusan Sistem Zonasi PPDB

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Wacana Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Tanah Air mendapat dukungan dari DPRD Kaltara.

Meski demikian, seperti disampaikan Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, perlu dipertimbangkan secara matang. Karena semua memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing.

“Kita akan dukung apabila kebijakan itu nanti dilaksanakan. Kan sampai sekarang ini masih wacana,” ujar Achmad Djufrie kepada awak media belum lama ini.

Achmad Djufrie menegaskan, apabila wacana itu nantinya sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Pepres), maka semua pihak harus mendukung pelaksanaannya.

Baca juga: Sistem Zonasi Masih Layak Digunakan, Disdik Kaltara Rekomendasikan Ujian Nasional jadi Syarat

Politisi Partai Gerindra ini menilai, setiap sistem yang diterapkan pemerintah itu pasti sudah dikaji secara matang sebelum kemudian ditetapkan. Artinya, menggunakan sistem zonasi atau tidak, itu semua bagus.

“Hanya saja memang kalau tidak menggunakan sistem zonasi, itu ada kesempatan anak-anak kita yang dari luar wilayah tertentu ingin masuk (ke sekolah yang diminati),” tuturnya.

Berbeda halnya dengan penerapan sistem zonasi, yang mana secara otomatis setiap anak yang ingin masuk sekolah, itu harus menyesuaikan pada lokasi tempat tinggal dengan sekolah yang ingin dimasuki.

“Karena kalau sistem zonasi ini sudah ada diatur radius tempatnya masuk atau mendaftar sekolah. Jadi ada plus minusnya masing-masing,” jelasnya.

Dia menambahkan, setiap kebijakan yang diambil atau ditetapkan oleh pemerintah itu tentu sudah melalui proses dan kajian yang matang. Artinya, jika kebijakan ini nanti ditetapkan, maka daerah harus mendukung itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghapus kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Menurut dia, PPDB jalur zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah.

Baca juga: Kuota Zonasi Bertambah, Kepsek SMPN 1 Nunukan Sebut Siswa Tinggal Dekat Sekolah Dijemput Wali Kelas

Gibran merujuk pada pengalamannya saat menjabat Wali Kota Solo, di mana dia kerap menerima keluhan yang sama terkait sistem zonasi. "Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi," kata Gibran beberapa waktu lalu.

(*)

Penulis: Edy Nugroho