Berita Kaltara Terkini

Komisi II DPRD Kaltara Gelar RDP dengan OPD Terkait di Tarakan, Bahas Persoalan Rumput Laut

Bersama Pemprov Kaltara, Komisi II DPRD Kaltara gelar rapat dengar pendapat di Tarakan untuk membahas permasalahan rumput laut.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ISTIMEWA
Rapat dengar pendapat komisi II DPRD Kaltara bersama dinas perikanan dan kelautan, serta dinas pertanian dan ketahanan pangan Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Komisi II DPRD Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),  dengan menghadirkan dua instansi terkait di lingkup Pemprov Kaltara. Yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, serta OPD terkait lainnya.

RDP yang dilangsungkan di Tarakan belum lama ini, memperkuat kolaborasi antara DPRD Kaltara dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menangani berbagai persoalan yang ada di lapangan.

Salah satu topik utama yang disoroti oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, adalah anjloknya harga rumput laut di Nunukan dalam setahun terakhir.

Disebutkan, komoditas rumput laut memang memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Namun, fluktuasi harga yang tidak terkendali mempengaruhi kesejahteraan petani rumput laut.

Baca juga: Harga Rumput Laut Kerap Dikeluhkan, Anggota DPRD Kaltara Supaad Sarankan Pemerintah Berdayakan BUMD

Muhammad Nasir menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/kota, Pemprov Kaltara, serta DPRD Kaltara dan DPRD Kabupaten untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar beralasan harga ini anjlok karena faktor global. Perlindungan harga dan stabilitas pasar harus menjadi prioritas,” tegas Muhammad Nasir.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah maraknya pencurian rumput laut di Nunukan. Menurut Muhammad Nasir , ini perlu menjadi perhatian serius, karena dapat merugikan petani.

Namun, Muhammad Nasir menyadari kendala yang dihadapi oleh Dinas terkait dalam mengatasi masalah ini, yaitu terbatasnya anggaran. Meski begitu, menurutnya, ada peluang kerja sama dengan TNI AL dan Polairud yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan, asalkan ada dukungan pendanaan dari atas.

Di sisi lain, Komisi II DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah untuk merintis industri pengolahan rumput laut di Kaltara. Sebagai salah satu penghasil rumput laut terbesar kedua di Indonesia,  Nunukan dan Tarakan memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri yang dapat meningkatkan kualitas dan harga jual rumput laut.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltara asal Nunukan Komitmen Perjuangkan Pembudidaya Rumput Laut

Tak hanya itu, keberadaan pabrik pengolahan rumput laut juga bisa membuka peluang lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat setempat.

(*)

Penulis: Edy Nugroho

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved