Siap Bangun Sinergi Antara DPRD dengan Gubernur Kaltara, Djufrie: Fokus Tingkatkan Pendapatan Daerah

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Satu bulan lebih, pasca dilantik sebagai Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie menceritakan lebih mendalam tentang kemenangan Partai Gerindra di Pemilu Legislatif di Kaltara, hingga terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Kaltara yang juga dari Partai Gerindra.

Benarkan ini semua karena peran Prabowo Subianto, Presiden RI 2024-2029, yang juga ketua umum Partai Gerindra?

Dalam penuturannya saat berbincang dengan Tribun Kaltara, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengakui, kemenangan Partai Gerindra di Kaltara, tak lepas dari efek positif Presiden Prabowo.

"Alhamdulillah tahun ini, sepertinya Partai Gerindra diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Tidak dipungkiri, salah satu faktor penting adalah peran bapak presiden Prabowo Subianto. Masyarakat menyukai beliau, dan juga menyukai Gerindra," ungkap Achmad Djufrie.

Baca juga: Momen Hari Ibu, Wakil Ketua DPRD Kaltara Dorong Peran Perempuan Dalam Pembangunan

Utamanya di Kaltara, selain di provinsi, beberapa kabupaten/kota Partai Gerindra menempatkan kadernya di unsur pimpinan DPRD, dan juga menjadi kepala daerah. Seperti di Tarakan, sebagai ketua DPRD dan wakil walikota. Kemudian di Bulungan, sebagai wakil ketua DPRD dan wakil bupati.

"Untuk di provinsi, Alhamdulillah dari Legislatif dan Eksekutif, dari Partai Gerindra. Gubernur dari Gerindra, dan Alhamdulillah saya sebagai kader Gerindra dipercayakan menjadi ketua DPRD Kaltara," ungkapnya.

Menjadi Ketua DPRD, Achmad Djufrie menganggap sebagai amanah yang berat, dari partai dan juga dari masyarakat Kaltara. Untuk itu, dia akan berupaya menjalankan semaksimal mungkin.

"Di DPRD Kaltara ada 6 fraksi, yang mewakili dari masing-masing partai politik. Melalui fraksi ini lah, menjadi ujung tombak kita dalam menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memenuhi apa saja yang menjadi harapan warga. Sebagai ketua, saya hanya mengkoordinasi, serta menjadi penghubung dengan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur," kata Achmad Djufrie lagi.

Dirinya akan menjalin sinergi yang baik, dengan seluruh anggota DPRD, juga dengan jajaran pemerintah daerah. Utamanya dengan gubernur.

"Utamanya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Banyak potensi sumber pendapatan di Kaltara yang belum terkelola maksimal. Kita akan bersinergi dengan eksekutif, untuk bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah, yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Disebutkan, untuk mewujudkan visi Provinsi Kalimantan Utara, yang lebih maju dan sejahtera, DPRD Provinsi Kaltara akan mengawal dan mendukung visi – misi dan program kerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pilkada 2024.
 
“Kami di DPRD Kaltara akan siap mengawal dan mendukung setiap program kerja yang telah dirancang oleh Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kami akan selalu mengingatkan jika ada program gubernur yang tidak jalan,” kata Achmad Djufrie, Rabu (19/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, selain mendorong berjalannya program Pemerintah Provinsi Kaltara, sebagai Ketua DPRD sekaligus kader partai pemerintah di daerah, dirinya siap mendukung program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Dia menyebut, banyak program Presiden Prabowo yang semua berorientasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya program ketahanan pangan, hingga penertiban tambang yang ada di Tanah Air.

Baca juga: Prihatin Dengan Kondisi Rumah Singgah di Nunukan, Anggota DPRD Kaltara Minta Perhatian Pemkab

"Seperti diketahui, tambang di Kaltara menjadi sumber pendapatan terbesar. Di mana alurnya tetap melalui pusat. Program Pak Presiden Prabowo sangat baik, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang ini. Jika selama ini banyak tambang ilegal, yang sangat kecil memberikan kontribusi ke negara, termasuk ke daerah penghasil. Dengan ditertibkan nanti, akan lebih besar," kata dia.

Begitu pun dengan program makan siang bergizi gratis. DPRD bersama Pemerintah Daerah siap mendukung program ini. Di mana teknisnya nanti akan dibahas bersama, dengan seluruh stakeholder terkait.

"Berkaitan dengan harga misalnya. Tentu di Kaltara, tidak bisa disamakan dengan di Jawa. Di sana barang murah, semua daerah bisa dijangkau. Kalau di Kaltara, utamanya di daerah pedalaman dan perbatasan. Harga Rp 10.000 sangat tidak cukup. Itulah yang perlu kita bahas bersama, untuk bagaimana mencari solusinya," imbuh dia. (*)