Sektor Pariwisata Bulungan Belum Beri Andil Besar ke PAD: Akan Dilakukan Pembahasan Bersama DPRD 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Litbang Kabupaten Bulungan, Iwan Sugiyanta akui sektor pariwisata di Kabupaten Bulungan hingga saat ini belum memberikan andil besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
Pasal hingga saat ini masih banyak objek wisata di daerah yang masih belum dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
 
“Untuk pariwisata di Bulungan sendiri memang belum memberikan andil yang besar untuk PAD Bulungan, tapi kita akan usahakan untuk itu,” kata Iwan Sugiyanta, Minggu (5/1/2024).
 
Menurutnya perlu adanya Peraturan Daerah (perda) khusus mengatur seperti apa tentang bagaimana mekanisme pengelolaan pariwisata hingga pembagian hasil melalui retribusi kepada daerah.

Baca juga: Pemkab Bulungan Kaltara Mulai Gali Potensi Penghasil PAD, Tanjung Selor jadi Target Utama

“Semua pungutan retribusi harus dilakukan melalui aturan yang berlaku. Tentu pembahasan akan dilakukan dengan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata secara teknis nanti akan sama-sama dilakukan,” sebutnya.
 
Salah satunya yakni objek wisata pantai di daerah Tanah Kuning dan Mangkupadi yang dinilai nya memiliki potensi sangat besar untuk memberikan penghasilan yang hingga saat ini justru tidak masuk langsung ke daerah.
 
“Sebenarnya untuk wisata di daerah Tanjung Palas Timur secara pengelolaan pendapatan  memang tidak masuk langsung ke daerah  sehingga otomatis untuk retribusi nya masuk ke masing-masing Desa disana,” ujarnya.
 
Sehingga hal demikianlah yang nantinya akan dilakukan pembahasan bersama DPR dan Dinas terkait untuk pengelolaan hasil objek wisata di daerah Tanjung Palas Timur dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Baca juga: PAD Naik Hingga Rp 79 Miliar, Kepala Bapenda Bulungan Kaltara Ungkap Faktor Pendukungnya

Karena peran utama pemerintah yakni memberikan pembinaan serta memastikan infrastruktur serta kemudahan akses di kawasan objek wisata.
 
“Dihibahkan ke desa untuk kemudian dikelola oleh desa melalui masyarakat sadar wisata. Jadi PADnya masuk ke pendapatan dan kas Desa mereka,” tutupnya.
 
(*)