Disperindagkop KTT Usulkan Kuota LPG 2025 Sebanyak 1.099 Metrik Ton: Masih Tunggu Keputusan Gubernur

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kabupaten Tana Tidung ( KTT) telah mengusulkan kuota Liquefied Petroleum Gas ( LPG) subsidi untuk tahun 2025 sebanyak 1.099 metrik ton.

Namun, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Disperindagkop masih menunggu surat keputusan dari Gubernur Kalimantan Utara terkait alokasi tersebut.

Kabid Perdagangan Disperindagkop KTT, Muhammad Tahir menjelaskan bahwa pengusulan kuota LPG tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi beberapa ketentuan berdasarkan data penerima manfaat.

"Jadi ketentuan pengusulan kuota LPG ini ada beberapa yang harus dipenuhi, terutama tentang data," ujar Muhammad Tahir kepada TribunKaltara.com saat ditemui di kantornya Jl Perintis, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (10/2/2025).

Baca juga: 370 Ribu Pengecer Beralih Jadi Sub Pangkalan LPG 3 Kg, Cek Cara Mendaftar Aplikasi MAP dan Syaratnya

Menurutnya, ada empat kategori penerima manfaat yang menjadi dasar dalam pengajuan kuota LPG subsidi.

"Ketentuannya itu untuk pelaku UKM, rumah tangga, pertanian atau petani, serta perikanan," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa untuk sektor perikanan, LPG digunakan sebagai bagian dari program konversi dari BBM ke LPG.

"Kalau untuk perikanan ini, terkait dengan konversi penggunaan BBM ke LPG," imbuhnya.

Muhammad Tahir menegaskan bahwa pengusulan kuota tidak dilakukan sembarangan, tetapi berdasarkan kebutuhan daerah yang telah terdata.

"Itu yang menjadi dasar untuk pengajuan kuota daerah, jadi tidak serta-merta kita mengajukan sekian tanpa data yang jelas," tegasnya.

Di tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah mengusulkan kuota sebesar 1.099 metrik ton ke tingkat provinsi. Namun, hingga kini, keputusan resmi dari Gubernur Kalimantan Utara masih belum diterima.

"Di tahun 2025 ini, untuk KTT kami usulkan 1.099 metrik ton, tapi sampai saat ini kami belum menerima surat keputusan dari Gubernur," ungkapnya.

Proses pengajuan kuota LPG, kata Tahir, harus melalui Biro Ekonomi Provinsi, sebelum akhirnya diputuskan di tingkat pusat.

"Jadi setiap kabupaten/kota itu mengusulkan kebutuhan kuota ke Biro Ekonomi di provinsi," jelasnya.

Setelah itu, lanjutnya, Biro Ekonomi akan meneruskan usulan tersebut ke Bupati, yang kemudian akan memaparkan kebutuhan daerahnya di pusat.

"Nanti Biro Ekonomi yang menyampaikan ke Bupati, dan Bupati yang akan melakukan pemaparan di pusat," ujarnya.

Keputusan akhir mengenai jumlah kuota yang disetujui juga mempertimbangkan realisasi penggunaan pada tahun sebelumnya.

"Setelah itu, baru kita bisa mengetahui kuota yang disetujui, tapi juga dilihat dari realisasi tahun sebelumnya," sambungnya.

Meskipun hingga saat ini keputusan kuota LPG tahun 2025 masih dalam proses, Muhammad Tahir memastikan bahwa stok LPG di Kabupaten Tana Tidung masih dalam kondisi aman.

"Tapi kalau di KTT sendiri, sampai saat ini kuota kebutuhan terkait gas LPG ini masih aman," katanya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan LPG di daerah tersebut.

"Artinya, tidak sampai pada tahap kelangkaan, jadi masyarakat tidak perlu panik," lanjutnya.

Muhammad Tahir juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan isu kelangkaan LPG yang ramai diberitakan di tingkat nasional.

"Kita berharap juga agar tidak ada kepanikan dari masyarakat," katanya.

Baca juga: Pengiriman Tabung Gas LPG 3 Kg Harus Pakai Kapal LCT, Pemkab Nunukan Minta Hitungan Ekonomis

Ia meminta agar masyarakat tidak langsung bereaksi terhadap berita nasional tanpa melihat kondisi riil di daerahnya.

"Jangan karena berita nasional lalu mereka panik, sementara kuota kita aman dan sangat mencukupi," tutupnya.

Dengan adanya kepastian stok LPG yang mencukupi, masyarakat diharapkan tetap bijak dalam penggunaannya dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

(*)

Penulis: Rismayanti