Pelayanan Dokter Terbang di Desa Kaltara Terancam Ditunda, Dampak Efisiensi Anggaran, Ini Daerahnya

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Beberapa desa di Kalimantan Utara (Kaltara) yang sempat mendapat pelayanan program dokter terbang terancam ditunda. Hal ini merupakan imbas adanya kebijakan presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
 
Program dokter terbang sendiri menjadi salah satu program unggulan Pemprov Kaltara untuk terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK).
 
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman menyampaikan hingga saat ini masih dilakukan perhitungan terhadap anggaran dari pelaksanaan program dokter terbang di Kaltara.
 
Perhitungan akan dilakukan kembali dengan memperhitungkan anggaran awal dan setelah diberlakukannya efisiensi anggaran.

Baca juga: Progres Layanan Dokter Terbang Capai 70 Persen, Dinkes Kaltara Turunkan Berbagai Dokter Spesialis

“Program dokter terbang tetap jalan, tapi tetap akan ada efisiensi anggaran. Jadi nanti kita prioritaskan beberapa daerah yang memang aksesnya tidak bisa dilalui dengan jalur darat atau sangat terpencil,” kata Usman, Selasa (18/2/2025).
 
Sedangkan daerah yang masih dapat ditempuh dengan jalur darat atau akses yang aksesnya tidak begitu sulit, maka pelayanan dokter terbang di daerah tersebut akan di stop sementara.
 
“Makannya kita sudah sampaikan untuk program-program nanti kita akan melakukan skala prioritas. Jadi mana saja daerah yang akan kita layani,” ungkap Usman.
 
“Jika masih bisa ditempuh dengan jalur darat, daerah tersebut berpotensi akan kita stop sementara. Tetapi untuk daerah yang sangat terpencil akan kita prioritaskan,” imbuhnya.
 
Berikut beberapa daerah yang berpotensi akan dilakukan penundaan pengiriman dokter Ttrbang oleh Pemprov Kaltara yakni Malinau dan Nunukan.

Untuk Malinau meliputi daerah Long Loreh, Setulang dan Sehati. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan meliputi Seimenggaris, Pembeliangan, Sanur, Atap, Tanjung Harapan dan Mansalong.
 
“Kita masih akan mendiskusikan untuk wilayah-wilayah yang berpotensi dilakukan penundaan untuk pengiriman dokter terbang ini,” tandasnya.
 
Sebagai informasi di tahun 2025 ini Pemprov Kaltara telah menganggarkan dana untuk kebutuhan program layanan Dokter Terbang sebesar Rp 1,5 Miliar.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu