RDPU dengan Komisi X DPR RI, Rektor Uniba Tolak Moratorium Fakultas Kedokteran dan Usul K3 Masuk SD

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN – Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Rektor Uniba Dr Isradi Zainal minta Pemerintah segera merealisasikan Fakultas Kedokteran di Universitas Balikpapan.

Rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan akademisi, termasuk Universitas Balikpapan berlangsung hangat dan sukses.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Dr Hetifah Sjaifudian dihadiri sejumlah anggota Komisi X di ruang rapat Komisi X DPR RI, Kamis (20/2 2025).

Dari Universitas Balikpapan Uniba hadir Rektor Uniba Isradi Zainal, Ketua Pembina DWK Uniba Rendy Susiswo Ismail, staf Rektor yang juga Sekjen Majelis adat Kerajaan Nusantara dan perwakilan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PMDI).

Menurut Isradi, RDPU dengan Komisi X DPR RI membahas penyampaian aspirasi terkait rencana pembukaan Fakultas Kedokteran.

Selain itu, penyampaian aspirasi terkait pendirian dan syarat praktik kedokteran, serta perlunya pendidikan K3 bagi siswa SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi.

Baca juga: Sekjen Forum Rektor PII Berharap Kampus Bukan Jadi Pengelola Tambang, Isradi: Bagian Mengawasi Saja!

Di depan peserta RDPU, Rektor Uniba Isradi Zainal dan Pembina Yapenti DWK Uniba Rendy Susiwo Ismail kembali memaparkan kesiapan Universitas Balikpapan untuk membuka Fakultas Kedokteran.

“Semua persyaratan yang dibutuhkan sudah kami lengkapi, namun setelah moratorium pendirian Fakultas Kedokteran justru banyak perguruan tinggi di Jawa yang menikmati,” ujarnya.

Pada kesempatan RDPU juga hadir Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Isradi Zainal menyatakan , dalam kaitannya perjuangan menolak moratorium Fakultas Kedokteran dan pembahasan masalah pendidikan lainnya.

Pihak Uniba sudah tiga kali hadir di Komisi X DPR RI, yakni pada Desember 2021 saat moratorium diberlakukan.

Selanjutnya, Mei 2022 moratorium berhasil dibuka dan ketiga Februari 2025 saat ada rencana moratorium kembali Fakultas Kedokteran.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Pastikan Sertifikasi dan PPG Tetap Jalan: Isu Penghapusan Tidak Benar

Dalam kaitan moratorium Fakultas Kedokteran, Isradi Zainal menyatakan bahwa rencana tersebut tidak tepat jika dilaksanakan secara nasional.

Daerah, seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih memerlukan tenaga media, terutama dokter.

Selain itu, untuk mendirikan Fakultas Kedokteran memiliki syarat yang harus dipenuhi tidak mudah dan bahkan tergolong sulit.