Mekanisme Pengecer di Tarakan Jadi Sub Pangkalan LPG 3 Kg Diserahkan ke Kecamatan dan Kelurahan

TRIBUNKALTARA.COM,TARAKAN- Pasca diumumkan pengecer akan diubah jadi sub pangkalan LPG 3 Kg, di  Tarakan, Kalimantan Utara,  Plt Kepala DKUKMP Tarakan, Bob Syahruddin mengungkapkan, kewenangan tersebut diserahkan ke kecamatan dan Kelurahan.

.“Diserahkan kewenangan  di kecamatan dan Kelurahan, karena yang tahu kondisinya mereka. Nanti mereka yang akan tentukan titik-titik sub pangkalan LPG 3 Kg," ucap Bob Syahruddin.

Bob Syahruddin mengatakan, nantinya mekanismenya dari kelurahan yang menyampaikan ke pihak dinas untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi. Tapi untuk alokasi LPG 3 Kg ditentukan dari agen.

“Kemudian apakah agen menyetujui adanya pangkalan tersebut. Kalau agen tidak setuju  dan tidak ada alokasi maka tidak bisa juga dijadikan sub pangkalan,” tegasnya.

Baca juga: 370 Ribu Pengecer Beralih Jadi Sub Pangkalan LPG 3 Kg, Cek Cara Mendaftar Aplikasi MAP dan Syaratnya

Menurut Bob Syahruddin, pengalokasian LPG 3 Kg ini dari Pertamina ke agen dan dari agen ke pangkalan.  Adapun untuk membentuk pangkalan baru atau nanti  sub pangkalan dilihat dari pengaturan distribusi oleh Pertamina.

Saat ini  total pangkalan yang eksisting di 20 kelurahan sebanyak 196 pangkalan dengan jumlah tiga agen. “Ada pangkalan menangani satu RT dan ada yang menangani dua, tiga hingga empat RT,” jelasnya.

Lantas jika melihat Tarakan, apakah urgen membentuk sub pangkalan? Bob menjelaskan menurutnya sub pangkalan juga penting dibentuk. Namun kembali lagi apakah ada alokasi gas LPG atau tidak. 

“Nah yang menentukan alokasi kan dari Pertamina. Alokasi sudah ada diatur per bulan. Masing-masing agen ada distribusi alokasi tabung ke pangkalan. Nanti dilihat per bulannya berapa disitribusikan ke pangkalan dari masing-masing  agen,” paparnya.

Bob Syahruddin menambahkan,  selama ini bisa saja data yang dialokasikan cukup. Hanya dikhawatirkan jangan sampai keluar dari Tarakan. Sebab ini menjadi kewajiban bagi aparat untuk mengawasi.

“Karena alokasi kita dari awal tidak berubah. Alokasi yang ada dianggap cukup. Kalau keluar daerah bisa mengurangi alokasi,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah