11 Dimensi Pembangunan Diusulkan dalam Rencana Kerja Malinau, Dari Isu Pendidikan hingga Perbatasan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Ada 11 dimensi dan isu pembangunan yang diusulkan masyarakat untuk rencana kerja pemerintah daerah Malinau, Kalimantan Utara, pada tahun ini dan 2026 mendatang.

Sebelas dimensi tersebut meliputi isu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, serta hukum dan ketertiban umum.

Termasuk juga tata kelola pemerintahan, pertanian, ekonomi, perhubungan dan komunikasi, hingga isu perbatasan.

Wakil Ketua DPRD Malinau, Bilung Ajang, menyampaikan bahwa isu-isu ini menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Baca juga: Delapan Hari Jalan Kaki Sejauh 50 Km, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Patroli Patok Perbatasan

Dari hasil penyerapan aspirasi, 11 dimensi pembangunan tersebut diusulkan dengan sejumlah kegiatan ke depan.

"Adanya pemerataan akses pendidikan agar anak-anak di seluruh wilayah Malinau mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Di sektor kesehatan, diperlukan ketersediaan tenaga medis, fasilitas yang memadai, serta akses layanan kesehatan yang lebih mudah," ungkapnya.

Rekomendasi yang disampaikan dalam Konsultasi Publik RKPD Malinau ini dituangkan dalam pokok-pokok pikiran dan telah disertakan dalam rancangan awal.

Masyarakat Malinau mengusulkan perbaikan fasilitas sekolah dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil, demi pemerataan akses pendidikan.

Hal serupa juga disuarakan dalam sektor kesehatan, dengan harapan peningkatan jumlah tenaga medis, fasilitas yang lebih baik, serta akses layanan yang lebih mudah.

Isu infrastruktur menjadi perhatian, khususnya pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi guna memperlancar mobilitas dan distribusi hasil pertanian.

Kepala Lembaga Adat Bulungan Malinau, Indra Bangsawan, menyampaikan bahwa beberapa program yang telah berjalan di sektor ekonomi hingga pendidikan layak untuk terus dilanjutkan.

"Kami menyarankan agar program di bidang pendidikan dan kesehatan dapat terus dilanjutkan, seperti Wajib Belajar dan Desa Sarjana yang saat ini banyak dibutuhkan warga," katanya.

Selain itu, perlindungan lingkungan, pengelolaan wisata, serta pelestarian budaya juga diharapkan mendapat perhatian lebih agar pariwisata dapat berkembang sebagai sumber pendapatan baru.

Baca juga: Internet Starlink Ubah Gaya Hidup Warga Perbatasan Mahulu, Hasil Kebun Dijual Online via Facebook

Di sektor pertanian dan ekonomi, masyarakat menginginkan dukungan alat dan teknologi pertanian serta penguatan UMKM.

Keamanan dan ketertiban juga menjadi prioritas agar pembangunan berjalan lancar.

Selain itu, akses komunikasi dan transportasi, terutama di perbatasan, perlu diperkuat untuk mempercepat arus informasi dan interaksi antardaerah.

(*)

Penulis: Mohammad Supri