Ramai Digeluti Warga Ekonomi Kelas Bawah, Sektor Rumput Laut di Nunukan Belum Mampu Sumbang PAD

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN -Sebagian masyarakat berpenghasilan rendah di Nunukan Kalimantan Utara (Kaltara), usaha rumput laut telah  menjadi sandaran hidup.

Sektor rumput laut ini bahkan mengalami lonjakan aktivitas selama pandemi Covid-19, ketika banyak masyarakat terpaksa beralih profesi akibat tekanan ekonomi.

Kegiatan rumput laut menjadi pelarian bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. Salah satu pekerjaan yang banyak diminati adalah ma'betang atau mengikat rumput laut, karena dinilai memberikan penghasilan harian yang menjanjikan.

"Dulu, saat harga rumput laut masih bagus, upah ma'betang bisa mencapai Rp14.000 per tali. Tapi sekarang, karena harga anjlok dalam dua tahun terakhir, upahnya turun jadi sekitar Rp7.000 sampai Rp8.000 per tali," kata Kepala Bagian Ekonomi Setkab Nunukan, Rohadiansyah kepada TribunKaltara.com, Selasa (17/06/2025), siang.

Baca juga: Potret Suram Rumput Laut Nunukan Kaltara, Harga Masih Anjlok, Rantai Penjualan Panjang, Untung Tipis

Namun sayangnya, meskipun sektor ini menggerakkan perekonomian masyarakat akar rumput laut, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih nihil.

"Kalau soal rumput laut, tidak ada pemasukan bagi PAD karena regulasinya belum ada. Kami sudah koordinasi dengan Bapenda, tapi dari sisi regulasi belum ada pencatatannya. Rekening PAD dari sektor rumput laut belum tersedia," ucap Rohadiansyah.

Ia menambahkan, wacana menarik retribusi dari sektor rumput laut sebenarnya sudah lama dibahas. Namun hingga kini belum ada payung hukum yang bisa dijadikan dasar untuk penarikan pajak atau retribusi.

"Regulasinya belum ada. Jadi memang belum ada benefit langsung bagi daerah dari sektor ini. Tapi kalau dampaknya ke ekonomi masyarakat, tentu besar," ujarnya.

Menurut Rohadiansyah, peningkatan pendapatan masyarakat dari budidaya rumput laut turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Sebaliknya, saat harga rumput laut jatuh, geliat ekonomi ikut lesu.

"Investasi di rumput laut menurun, konsumsi masyarakat ikut terpengaruh. Maka pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut turun," tuturnya.

Rohadiansyah menilai pentingnya dilakukan kajian komprehensif oleh pemerintah daerah untuk menganalisis faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, termasuk dari sektor-sektor usaha dominan seperti rumput laut.

"Ke depan, perlu ada dasar hukum agar sektor ini tak hanya menghidupi masyarakat, tapi juga bisa berkontribusi langsung bagi pendapatan daerah," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianue Felis