Rp 2,82 T APBD Malinau 2025 Tersebar di 43 SKPD, Ini Daftar 10 Unit Kerja dengan Anggaran Terbesar

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Malinau atau APBD Malinau 2025 telah dialokasikan untuk seluruh unit kerja di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ( Kaltara ).

Meski sebelumnya pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan karena penyesuaian APBD 2025, seluruh unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Malinau telah ditetapkan pagu anggarannya.

Pasca penyesuaian, nilai belanja APBD Malinau ditetapkan senilai Rp 2,82 triliun. Total anggaran ini tersebar di 43 unit kerja.

Mulai dari dinas, badan, lembaga hingga pemerintah kecamatan yang keseluruhannya berjumlah 43 SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: Dua Raperda Malinau Dibahas, Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Raperda RTRW Ditindaklanjuti DPRD

Data yang dihimpun TribunKaltara.com, dari total anggaran belanja Rp 2,82 triliun, berikut disajikan 10 OPD dengan nilai anggaran terbesar:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
* Rp526.539.432.436,36

2. Dinas Pendidikan
* Rp514.208.674.453,84

3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
* Rp467.669.237.292,85

4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Rp211.187.695.465,88

5. Bagian Umum (Sekretariat Daerah)
* Rp274.678.616.643,82

6. Dinas Pertanian
* Rp57.717.695.512,66

7. Sekretariat DPRD
* Rp58.232.595.665,80

8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
* Rp64.109.992.937,40

9. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda)
* Rp67.559.401.454,00

10. Bagian Perekonomian dan SDA (Setda)
* Rp73.862.609.026,00

Nilai belanja APBD 2025 Malinau terbesar pada bidang infrastruktur oleh Dinas PUPR Perkim.

Dinas Pendidikan untuk belanja pendidikan dan BPKAD Malinau menyangkut belanja wajib, kepegawaian dan lain-lain.

Baca juga: Pemkab Nunukan Raih WTP ke-10, Wabup Hermanus Paparkan Capaian dan Catatan Pengelolaan APBD 2024

Unit kerja dengan anggaran terbesar diharapkan dapat segera merealisasikan anggaran agar serapan belanja dapat terealisasi maksimal.

"Agar belanja daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, transparan serta realisasi dipercepat. Dewan juga merekomendasikan agar pengawasan internal dapat diperkuat untuk akuntabilitas belanja," ujar Juru Bicara Fraksi Perjuangan Rakyat, Yulius Ruruk Pasiakan dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Selasa (22/7/2025).

Pengawasan internal melalui Inspektorat direkomendasikan untuk diperkuat menjamin serapan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

(*)

Penulis: Mohammad Supri