3 Fraksi Kritisi Raperda RPJMD Nunukan 2025-2029, Pemerataan hingga Pelayanan Dasar Jadi Sorotan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN -  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nunukan Tahun 2025-2029 menuai beragam masukan kritis dari tiga fraksi di DPRD Nunukan. 

Fraksi Partai Hanura, PKS, dan Demokrat menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna, Rabu (23/07/2025), dengan fokus pada urgensi pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perbatasan.

Fraksi Hanura Tekankan Mutu Pembangunan dan Pelayanan Dasar

Anggota DPRD Nunukan Fraksi Hanura, Tri Wahyuni, menyatakan mendukung keberlanjutan pembahasan Raperda, namun dengan sejumlah catatan penting. 

Hanura menekankan bahwa peningkatan SDM harus dilakukan tepat sasaran dan menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan hanya seremonial.

Baca juga: RPJMD 2025-2029 Disampaikan, Pemkab Nunukan Soroti Peningkatan SDM dan Ekonomi Lokal

Pemerintah daerah juga diminta mempercepat dan mempermudah pelayanan publik di kelurahan-kelurahan yang selama ini masih dikeluhkan warga.

"Prioritas pembangunan harus realistis, mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Sektor pendidikan dan kesehatan dinilai belum tergarap maksimal, terutama di daerah prioritas," kata Tri Wahyuni kepada TribunKaltara.com.

Fraksi Hanura juga menyoroti krisis air bersih serta lemahnya layanan PDAM yang dinilai belum menjangkau masyarakat kecil secara merata.

"Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah kunci agar kebijakan lebih membumi dan berkelanjutan," ucapnya.

Baca juga: Bupati Bulungan Sampaikan ke DPRD Nota Penjelasan Raperda RPJMD 2025-2029, Ini 5 Koridor Pembangunan

Fraksi PKS Soroti Ketimpangan Wilayah dan Ancaman Aktivitas Ilegal

Sementara itu, Said Hasan dari Fraksi PKS menyoroti keterlambatan pemerintah daerah mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurutnya, strategi ekonomi harus dibarengi dengan mitigasi dampak lingkungan serta diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Ketimpangan layanan dasar antar wilayah menjadi isu serius yang butuh strategi terfokus per kecamatan.

"Ancaman aktivitas ilegal di wilayah perbatasan perlu ditanggapi secara serius lewat operasi rutin dan penguatan koordinasi lintas lembaga," ujar Said Hasan.

Fraksi PKS juga meminta agar 17 arah kebijakan dalam RPJMD tidak hanya retoris, tapi terwujud dalam indikator konkret per wilayah.