3 Fraksi Kritisi Raperda RPJMD Nunukan 2025-2029, Pemerataan hingga Pelayanan Dasar Jadi Sorotan

Fraksi Demokrat Desak Pemerataan dan Kebijakan Berpihak pada Wilayah Tertinggal

Pandangan umum selanjutnya disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Gad Khaleb. Dia mengkritik tajam kesenjangan pembangunan antar wilayah di Nunukan, utamanya Krayan dan Sebatik yang dinilai tertinggal dibanding wilayah kota.

"Distribusi 'kue' pembangunan jangan hanya berdasarkan pendekatan politik. Harus ada keadilan sosial," tutur Gad Khaleb.

Fraksi Demokrat juga meminta reformasi kebijakan beasiswa yang dinilai diskriminatif terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Pemerintah daerah harus mendukung anak-anak dari wilayah terluar agar dapat mengakses pendidikan tinggi, terutama di bidang kedokteran, untuk mengatasi krisis tenaga medis di daerah 3T," tambah Gad.

Fraksi Demokrat juga menyoroti pentingnya intervensi nyata terhadap sektor pertanian dan UMKM, serta pembangunan pusat ekonomi baru yang lebih manusiawi.

"Kami mendorong dukungan penuh terhadap wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, sembari menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis