DPRD Nunukan Sorot Aktivasi Perusda NSP Tanpa Pemberitahuan, Pakai Rekening Pribadi, Belum Punya RKA

Komisi II DPRD Nunukan menyampaikan lima rekomendasi penting terkait keberlanjutan operasional Perusda NSP:

1. 1. Seleksi terbuka untuk direktur wajib dilakukan secara transparan agar publik bisa ikut mengawasi dan prosesnya bebas dari konflik kepentingan;
2. 2. Percepat pengangkatan direktur definitif dengan mematuhi aturan, termasuk batas usia maksimal 55 tahun sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2018;
3. 3. Gunakan rekening resmi. Seluruh transaksi wajib dilakukan lewat rekening atas nama Perusda, bukan pribadi, agar bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan;
4. 4. Serahkan dokumen keuangan ke DPRD. Perusda harus menyerahkan dokumen tertulis yang menjelaskan sumber dana, status hukum pihak ketiga, dan skema bagi hasil yang digunakan saat pembelian rumput laut;
5. 5. Tata administrasi harus Sah dan tertib. Seluruh proses usaha, termasuk struktur organisasi, bidang usaha, serta sistem pembagian keuntungan dan penyertaan modal, harus terbuka kepada publik dan patuh hukum;

Baca juga: Harga Beras Naik, Petani di Malinau Minta Harga Jual Gabah ke Perusda Rp6,100/Kg Ditinjau

"Perusda ini adalah BUMD, bukan usaha pribadi. Maka harus tunduk pada aturan yang ada. Jika tidak, bukan hanya melanggar etika, tapi bisa kena jerat hukum," tutur Fajrul.

Komisi II DPRD Nunukan berharap Pemkab segera memperbaiki tata kelola Perusda NSP sebelum melangkah lebih jauh. 

"Transparansi, legalitas, dan akuntabilitas menjadi kata kunci agar BUMD ini tidak menjadi beban, melainkan motor penggerak ekonomi daerah yang sehat dan profesional," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis