Tambang Ilegal di Kaltara, PMJ Hadapi Putusan Hakim 28 Juli 2025, Vonis Rp 50 Miliar Menanti

"Apa yang terjadi bukan hanya merugikan kami sebagai pemegang izin sah, tetapi juga merusak wilayah negara dan berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan negara," ujarnya.

Imelda menekankan, kegiatan tersebut terjadi di luar konsesi resmi milik PMJ, tetapi dampaknya ditanggung pihak lain dan negara.

"Kami memohon agar semua pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum. Negara harus berpihak pada pelaku usaha yang taat aturan, bukan pada yang mengambil keuntungan lewat pelanggaran," tegasnya.

Selain kerugian negara atas hilangnya potensi sumber daya batu bara dan PNBP, MBJ juga mengalami kerugian material dan imaterial yang tidak sedikit.

Dalam perkara ini, nama Juliet Kristianto Liu turut disebut.

Ia diduga berperan penting dalam operasional PMJ dan saat ini telah ditetapkan sebagai buronan (DPO) serta masuk dalam Red Notice Interpol.

"Dengan kompleksitas pelanggaran dan besarnya dampak yang ditimbulkan, putusan atas perkara ini menjadi perhatian publik, terutama masyarakat Kalimantan Utara yang menaruh harapan besar terhadap tegaknya supremasi hukum di sektor tambang. Apakah pengadilan akan menjatuhkan vonis tegas terhadap pelanggaran pertambangan yang merusak wilayah negara atau justru menyisakan preseden buruk bagi penegakan hukum," ungkapnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho