DPRD Kaltara Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait TPP PPPK

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Keluarnya Surat Keputusan (SK) berkenaan dengan Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sedikit menimbulkan polemik di lingkungan pemerintahan provinsi (Pemprov) Kaltara.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti adanya aspirasi serta Pengaduan yang masuk melalui surat Nomor 03/001/PGPPPK-KALTARA/III/2025 dari Persatuan Guru PPPK (PG PPPK) Kaltara.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Jufrie memimpin agenda RDP ini, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir dan Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, di gedung DPRD Kaltara yang berlokasi di Desa Gunung Seriang, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (8/4/2025).

Hadir pula Plh Sekretaris Provinsi (Sekprov)  Kaltara dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Jufrie menyampaikan, pihaknya meminta Pemprov Kaltara untuk tetap memberikan solusi atas permasalahan terkait TPP PPPK ini, meskipun adanya penyesuaian anggaran.

Sehingga untuk ke depannya, para PPPK khususnya guru di Kaltara tetap mendapatkan apa yang telah dianggarkan oleh Pemprov Kaltara.

"Tentu kami sebagai perwakilan masyarakat berharap agar Pemprov Kaltara memberikan solusi terkait hal ini," kata Achmad Jufrie, Selasa (8/4/2025)

"Kami juga akan bersurat lagi kepada Gubernur Kaltara terkait permasalahan ini," tambahnya.

Meskipun sempat berjalan alot, namun RDP berhasil diselesaikan pada hari ini.

(adv)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana