Meningkat Rp 100 Miliar, DPRD dan Pemkab Bulungan Sepakati KUA PPAS APBD Perubahan Rp 2,5 Triliun

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN–DPRD Bulungan dan Pemkab Bulungan, menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2025, sebesar kurang lebih Rp 2,5 Triliun.

Penantanganan kesepakatan KUA PPAS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Bulungan, Selasa (19/08/2025).

Bupati Bulungan Syarwani menjelaskan bahwa agenda paripurna ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Bulungan.

Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Perubahan mencapai Rp1,9 triliun, dengan total belanja daerah sebesar Rp 2,5 triliun.

Baca juga: Pemprov Kaltara Bersama DPRD Sepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS

“Dalam KUA PPAS APBD Perubahan, pendapatan kita diproyeksikan Rp1,9 triliun, sedangkan untuk belanja daerah mencapai Rp2,5 triliun,” ujar Syarwani.

Syarwani menerangkan, pada APBD Murni sebelumnya, ditetapkan sekitar Rp2,4 triliun. Artinya, terdapat proyeksi kenaikan sebesar Rp100 miliar dalam APBD Perubahan tahun ini. 

Meski begitu, kenaikan tersebut masih belum cukup menutupi kebutuhan belanja daerah yang meningkat cukup signifikan.

“Jadi ada kenaikan sekitar Rp100 miliar dari segi pendapatan. Namun untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, kita juga harus mengandalkan sisi pembiayaan,” jelasnya.

Bupati menambahkan, pembiayaan daerah pada APBD Perubahan tahun ini ditaksir mencapai Rp 579 miliar. Angka itu akan menutupi kekurangan dari sisi pendapatan agar pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Menurutnya, postur APBD secara umum lebih banyak diukur dari sisi belanja. Pada APBD Murni, total belanja ditetapkan Rp 2,3 triliun, namun setelah dilakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran, nilainya meningkat menjadi Rp2,5 triliun dalam APBD Perubahan.

“Dari sisi pendapatan memang ada peningkatan, tetapi belum signifikan jika dibandingkan dengan lonjakan belanja. Karena itu, pembiayaan daerah menjadi penyeimbang untuk menjaga agar seluruh program prioritas tetap terlaksana,” ungkapnya.

Syarwani menegaskan, pemerintah daerah tetap optimis mampu menjaga stabilitas anggaran sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.

Dengan proyeksi kenaikan Rp100 miliar, ia berharap kinerja pengelolaan APBD dapat semakin maksimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bulungan.

“InsyaAllah, dengan adanya proyeksi kenaikan pendapatan ini, kita bisa lebih leluasa dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan di daerah,” imbuhnya.

(*)

Penulis  : Edy Nugroho