Ombudsman RI Kaltara Minta Program MBG di Tarakan Harus Diperbaiki Koordinasinya: Perlu Pengawasan  

Itu juga lanjutnya perlu ada perbaikan masalah koordinasi dan aturan yang terkait itu.  "Ya kalau melihat dari regulasi, aturannya Perpresnya sendiri baru mau keluar. Itu nanti akan jadi turunan ke daerah. Mulai mungkin ada pergup, ada perwali mungkin juga nanti ada juklak-juknisnya. Itu juga kita akan tunggu lagi karena apapun juga proses ya, kita juga menghargai itu proses," tegasnya.

Ia juga menambahkan yang perlu diperhatikan adalah pasokan makanan itu bagaimana jaminannya lalu siapa saja pihak yang terlibat. 

"Itu yang kami juga belum lihat  perpresnya, sehingga kami nanti dari perpres  itulah kami juga akan melakukan pengawasan ulang lagi untuk melihat memastikan bahwa aturan itu cukup mengakomodir kebutuhan pelaksanaan program ini," terangnya.

Saat ini ia melihat, karena belum ada perpres,  setiap daerah melakukan improvisasi masing-masing daerah. Apakah itu menjadi standar atau tidak, ini belum jelas.

"Padahal dalam program seperti ini kan harus ada standar yang dipastikan," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah