Infrastruktur Terbatas Kendala Pembangunan di 30 Desa Kawasan Perbatasan Malinau Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Sebanyak 30 desa di wilayah perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ( Kaltara masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. 

Kondisi ini terungkap dalam evaluasi pengukuran kinerja pembangunan kawasan perbatasan yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Evaluasi dilakukan menggunakan Instrumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang menilai capaian pembangunan lintas sektor, termasuk akses transportasi, pelayanan publik, dan keterhubungan antar wilayah.

Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan perlunya sebuah terobosan besar agar akses transportasi terbuka. Infrastruktur menjadi kendala terbesar pembangunan perbatasan.

Baca juga: Kinerja Pembangunan Perbatasan Malinau Kaltara Dievaluasi, Infrastruktur jadi Isu Krusial

"Panjang bentang perbatasan di wilayah Apau Kayan dan sekitarnya kurang lebih 504 kilometer. Akses yang sulit menjadi problem mendasar bagi kami. Karena sangat mempengaruhi harga bahan pokom," ungkap Kepala Adat Besar Apau Kayan, Ibau Ala.

Berdasarkan data BNPP, kawasan perbatasan Malinau meliputi lima kecamatan, yaitu Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Kayan Selatan.

 Total penduduk di wilayah ini sekitar 9.277 jiwa dengan panjang garis batas negara mencapai 504 kilometer.

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw mengakuii, infrastruktur menjadi persoalan utama di wilayah perbatasan Malinau.

Ini dikaitkan dengan kkondisi geografis yang sulit dijangkau dan jarak antarkecamatan yang luas.

“Permasalahan terbesar yang kami temukan ada pada infrastruktur. Jika konektivitas antarwilayah belum terbentuk dengan baik, maka pelayanan publik dan logistik di perbatasan akan selalu terhambat,” ungkapnya.

Meski menjadi beranda depan Indonesia di Kalimantan Utara, akses transportasi menuju sejumlah desa perbatasan masih terbatas. 

Beberapa jalur darat dan udara belum berfungsi maksimal akibat kondisi infrastruktur yang belum terawat.

Baca juga: Pemanfaatan Lokasi Wisata Mangrove Sebagai Tonggak Ekonomi Masyarakat, Terhambat Infrastruktur Dasar

Selain infrastruktur, hasil diskusi dengan pemangku kepentingan daerah juga menyoroti keterbatasan fasilitas transportasi yang berakibat pada tingginya biaya distribusi barang dan lambatnya layanan dasar ke masyarakat.

BNPP berencana menyampaikan rekomendasi kepada kementerian teknis untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Fokusnya adalah peningkatan konektivitas antarwilayah dan perbaikan fasilitas transportasi di kawasan perbatasan.

(*)

Penulis: Mohammad Supri