Indeks Pengelolaan Perbatasan Malinau Naik Tipis 3 Tahun Terakhir, Simpul Transportasi Stagnan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Kinerja pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, menunjukkan tren peningkatan meski relatif tipis dalam tiga tahun terakhir.

Peningkatan terjadi pada variabel lintas batas dan pertumbuhan ekonomi, sementara simpul transportasi tercatat stagnan.

Data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menunjukkan variabel lintas batas, nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Malinau meningkat dari 0,43 pada 2022 menjadi 0,53 pada 2023, dan kembali naik ke 0,55 pada 2024.

Kenaikan ini mencerminkan penguatan fungsi pelayanan kepabeanan, Imigrasi, dan karantina, serta stabilnya kegiatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan.

Baca juga: Rumah Singgah Rencana Dibangun Permudah Kendala Transportasi Jeram Sungai Bahau Malinau Kaltara

Berbeda dengan itu, variabel simpul transportasi menunjukkan nilai yang sama selama tiga tahun berturut-turut, yakni 0,35 pada 2022, 2023, dan 2024.

Kondisi ini menandakan belum adanya peningkatan signifikan pada layanan transportasi darat, laut, maupun udara yang menopang konektivitas antarwilayah perbatasan.

Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi perbatasan mencatat kenaikan berkelanjutan dari 0,31 pada 2022, naik menjadi 0,34 pada 2023, dan mencapai 0,36 pada 2024.

Peningkatan tersebut didorong oleh aktivitas sektor perdagangan, industri hasil pertanian, kehutanan, dan pariwisata yang perlahan tumbuh di kawasan perbatasan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan tipis pada variabel lintas batas dan ekonomi memperlihatkan arah perbaikan bertahap dalam pengelolaan perbatasan Malinau.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria mengatakan pentingnya evaluasi pada tiga variabel ini menunjukkan bagaimana pengelolaan perbatasan Malinau dari tahun ke tahun.

Menurutnya, variabel simpul transportasi merupakan faktor terpenting sebab menjadi penentu pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar.

“Transportasi menjadi kunci terhadap pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Kita berharap negara dapat segera merealisasikan akses ke wilayah,” katanya.

Dari aspek kewenangan, wilayah perbatasan menjadi domain kewenangan Pemerintah RI dari sisi kebijakan dan anggaran.

Selama tiga tahun terakhir, meski dua variabel menunjukkan kemajuan, namun simpul transportasi masih jalan di tempat.

Baca juga: Bekang, Warisan Rotan yang jadi Nyawa Transportasi di Wilayah Terluar Malinau Kaltara

Variabel ini diukur berdasarkan fungsi pusat angkutan umum, penumpang dan barang, serta transportasi udara.

Stagnasi pada simpul transportasi menjadi catatan penting dalam memperkuat akses dan mobilitas wilayah yang menjadi beranda negara di Kalimantan Utara.

IPKP menunjukkan perlunya intervensi Pemerintah RI untuk menangani sejumlah ruas jalan nasional yang stagnan dalam tiga tahun terakhir.

(*)

Penulis: Mohammad Supri