Gelar FGD, Organisasi Mahasiswa di Bulungan Sepakat Tolak Soeharto Terima Gelar Pahlawan Nasional 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sejumlah organisasi mahasiswa, politisi dan juga aktivis di Bulungan secara tegas menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia (RI) HM Soeharto pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2025 lalu.

Penolakan ini disampaikan beberapa perwakilan organisasi dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul "Suara Rakyat Menilai Pahlawan Bangsa" yang digelar DPD KNPI Bulungan di Kedai Kemangi Jalan Salak Tanjung Selor, Jumat (14/11/2025) malam. 

FGD ini diinisiasikan oleh DPD KNPI Bulungan, berkolaborasi dengan sejumlah organisasi mahasiswa di Bulungan. Di antaranya ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Sejumlah pemateri dihadirkan dalam diskusi ini. Di antaranya, dari Yayasan Sejarah Budaya, Joko Supriyadi, Ketua DPC PDIP Bulungan, Markus Juk, Dosen Universitas Kaltara, Jimmy Nasroen, dan juga hadir Kasubid Sosbud Ditintelkam Polda Kaltara AKP Bahyudin.

Baca juga: Legislator Muda DPRD Kaltara Sebut Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Dengan pemandu acara dibawakan oleh ketua GMKI Bulungan, Petra Sihite, acara diawali dengan pemaparan gagasan dan tanggapan terhadap tema diskusi oleh para narasumber.

Kesempatan pembicara pertama diberikan kepada Joko Supriyadi.

Dalam paparannya, ia mengulas kilas balik soal dinobatkanya sejumlah Pahlawan Bangsa Indonesia. 

Namun, dari sebagian besar pahlawan yang dinobatkan oleh Negara, ia tidak mempersoalkan.

Akan tetapi satu tokoh yang belum lama ini dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional yang dipersoalkan. Yakni Presiden kedua RI Soeharto.

Menurutnya presiden yang memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun itu, tidak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

"Dia adalah biang masalah. Karena di bawah kepemimpinan Soeharto, tangannya berlumuran darah dalam memimpin Bangsa Indonesia," ungkapnya.

Oleh karena itu, secara pribadi dirinya dengan tegas menolak dinobatnya Soeharto sebagai pahlawan Bangsa.

Menurut dia, seharusnya Negara melirik para pendiri bangsa lain yang lebih pantas dan layak. 

“Termasuk dari Kalimantan dan Kalimantan Utara khususnya, sampai dengan saat ini belum ada satu pun pendahulu kita dari Kaltara yang dinobatkan sebagai pahlawan. Padahal alur historisnya sudah sangat jelas dan itu lebih layak dibandingkan Suharto yang dijadikan sebagai Pahlawan Bangsa,” tegas Joko.

Selain Joko, tiga pemateri lainnya secara umum menyatakan sikap kontra terhadap penyematan tanda jasa pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua Soeharto.

Termasuk dari unsur politisi, Ketua DPC PDIP Bulungan Markus Juk.

Ia menegaskan generasi muda harus lebih jeli dan dalami kembali kenapa penyematan tanda jasa pahlawan ini menjadi penolakan di tengah masyarakat. 

“Karena banyak kilas balik sejarahnya. Rezim orde baru ini tidak memberikan ruang kebebasan bersuara dan berpendapat. Siapa yang silang pendapat dengan pemerintah pada zaman itu pasti di tembak. Bahkan dulu, ada nama operasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada zaman itu yakni Petrus akronim dari Penembakan Misterius. Ini sungguh sangat kejam, mana mungkin pemimpin otoriter seperti ini dinobatkan sebagai pahlawan,” ungkapnya.

Diskusi cukup alot lantaran banyak statement pro dan kontra terhadap penyematan tanda jasa pahlawan.

Namun dari diskusi ini, dan semua argumentasi yang dibangun, sebagaian besar menolak penyematan tanda jasa pahlawan yang diberikan oleh Negara kepada Soeharto.

Mereka berspekulasi, jangan sampai karena derasnya paksaan Negara terhadap tanda jasa ini bakal menimbulkan sejarah baru bagi Negara Indonesia.

Pasalnya, penuturan sejarah Indonesia harus dilatarbelakangi oleh alur historis yang jelas bukan berdasarkan pesanan politik kekuasaan.

Sekretaris DPD KNPI Bulungan, Anugrah Rimbana Putra Pratama mengatakan, pihaknya selaku fasilitator acara  memastikan kegiatan itu, tidak ada maksud menggiring opini tertentu.

Namun dilaksanakan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pemahaman tentang pahlawan di mata masyarakat, khususnya generasi muda. 

“Kami ingin menggali bagaimana peran sejarah lokal, khususnya di Bulungan, dan berupaya agar pahlawan daerah kita bisa diusulkan menjadi pahlawan Nasional,” kata Rimba kepasa wartawan. 

Ia menyampaikan, salah satu rencana KNPI Bulungan yakni, memasukkan agenda usulan pahlawan lokal ke dalam program kerja KNPI Bulungan.

Dan dari hasil diskusi itu kemudian pihaknya sepakat untuk mendorong tokoh-tokoh lokal dari Bulungan supaya  bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional.

Selain itu, keputusan pemerintah yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, dinilai bertentangan dengan sejarah perjuangan aktivis tahun 1998.

Dan jika gelar itu diberikan kepada almarhum Soeharto, sama halnya mencederai perjuangan aktivis tahun 1998.

“Tetapi kami belum merencanakan aksi penolakan, akan tetapi kami berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi yang kami suarakan secara berkelanjutan,” bebernya.

Baca juga: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional: Jejak Pembangunan dan Keteladanan Pemimpin Bangsa

Terpisah Koordinator acara, Andreas GK menambahkan, FGD itu diadakan berdasarkan semangat kawan-kawan pemuda khususnya yang tergabung dalam organiasi kemahasiswaan yang dikomandoi oleh KNPI Bulungan.

“Saya pikir semangat kita sama, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa sejarah panjang kepemimpinan Soeharto itu titik beratnya banyak hal yang kontroversi akhirnya dia ditiurunkan dari kursi kekuasaanya pada tahun 1998. Dan point hasil diskusi kita malam hari ini saya pikir sudah seirama dengan apa yang telah kami rencanakan, tinggal ke depan kami akan mengawal usulan nama-nama tokoh dari Bulungan dan Kaltara untuk dijadikan sebagai pahlawan Nasional,” bebernya. 

Selanjutnya, imbuh dia, setelah adanya FGD ini akan ada pembahasan mengenai point penting yang dihasilkan secara bersama di internal KNPI Bulungan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho