Tahun 2026 Pemkab Tana Tidung Perketat Anggaran, Bupati: Kesehatan dan Pendidikan Tidak Dikurangi

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pemkab Tana Tidung melakukan penyesuaian sejumlah kebijakan daerah menyusul turunnya Transfer ke Daerah (TKD) secara signifikan pada tahun 2026. 

Terjadinya penurunan TKS ini berdampak langsung pada postur APBD, terutama pada kemampuan pembiayaan program-program prioritas.

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, menjelaskan bahwa penurunan TKD sangat jauh berbeda dibanding kondisi biasanya, padahal, selama ini APBD Tana Tidung relatif stabil di kisaran Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,5 triliun.

“Kalau kita hitung dengan TKD kita yang ada, dulu uang kita biasanya Rp 1,1 triliun, kemudian APBDP kita biasa di angka Rp 1,3 triliun, lalu APBD kita anggap di angka 1,5 triliun," jelas Ibrahim Ali kepada TribunKaltara.com, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Buntut Pemangkasan Transfer ke Daerah, Irau ke-8 Tana Tidung 2026 Terancam Batal Digelar

Sehingga dengan pemangkasan TKD yang diperkirakan hingga kurang lebih 70 persen, Kabupaten Tana Tidung kemungkinan hanya mendapat anggaran Rp 505 miliar di tahun 2026 mendatang.

"Berarti di tahun 2026 kita sudah punya gambaran TKD kita itu hanya ada di Rp 505 miliar saja, itu kan jauh sekali turunannya,” ujarnya.

Ibrahim Ali mengatakan, penurunan tersebut tentu mengganggu sejumlah rencana program kerja yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD.

“Ini kan janji politik saya dengan Pak Sabri ketika kampanye, yang kami sampaikan di depan masyarakat dan akan kami pertanggungjawabkan, setelah dilantik, kami harus menyusun RPJMD yang diturunkan ke RKPD dan mulai dieksekusi di 2026,” ungkapnya.

Meskipun banyak program berpotensi terdampak, Ibrahim menegaskan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tidak mungkin dikurangi.

Baca juga: Transfer ke Daerah Tahun 2026 Turun, Sekda Ungkap TPP ASN Pemkab Malinau Masih Diusulkan

“Berbicara tentang program ini kan kita tidak mungkin mengurangi pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian juga terkait infrastruktur. Kita sudah mengkaji dan menghitung itu,” katanya.

Ia mengakui postur belanja pegawai saat ini cukup besar, terutama dari komponen  Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) ASN, sehingga disepakati adanya opsi pemotongan TPP.

“Teman-teman ASN juga Insya Allah ikhlas TPP mereka dikurangi, kalau pun dikurangi, kita tetap melihat kondisi APBD dan saya sudah berkomitmen ketika kondisi sudah stabil, Insya Allah akan dikembalikan oleh pemerintah pusat,” jelas Ibrahim.

Ibrahim juga mengungkapkan, perputaran uang daerah sangat besar ketika gaji dan TPP ASN berada pada kondisi normal.

“Kalau kita normal, perputaran uang dari gaji pegawai dengan TPP itu dalam satu bulan kita putar uang APBD hampir Rp 21 miliar,” ucapnya.

Dengan adanya pemotongan, perputaran itu otomatis menurun. Namun menurut Ibrahim, ekonomi daerah kini juga ditopang oleh sektor swasta.

“Alhamdulillah sekarang ini kita ditopang dengan sektor swasta, perkebunan sawit sudah jalan, plasma sudah ada. Artinya semua akan didongkrak dari sektor swasta untuk membantu ekonomi kita,” tambahnya.

Ibrahim mengaku tidak mengetahui secara rinci perhitungan pemerintah pusat dalam menetapkan pemangkasan TKD.

Ia mencontohkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang turun drastis dari biasanya Rp 510 miliar menjadi hanya Rp 169 miliar.

“Rumus potongnya bagaimana itu kita tidak tahu. Begitu juga dengan DAU kita yang Rp 455 miliar harusnya tidak turun karena itu kebutuhan kita, karena salah satu rumus DAU itu luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi,” ujarnya.

Paralel dengan itu, wilayah Tana Tidung yang masuk kategori 3T semestinya menjadi faktor penambah dalam rumusan DAU, namun realisasinya tetap turun.

“Seperti apa rumusnya saya tidak tahu pemerintah pusat, karena pemerintah pusat yang punya kalkulasi dan hitungan sendiri. Untuk sekarang kita ikuti saja dengan Sami'na wa atho'na, legowo saja dulu kita,” tutupnya.

(*)

Penulis : Rismayanti