DPRD Kaltara Soroti Selisih Harga Subsidi dan Nonsubsidi hingga Rp10 Ribu per Liter

Sebagai solusi jangka pendek, DPRD Kaltara mengeluarkan rekomendasi pembentukan tim terpadu yang akan bekerja secara intensif selama tiga bulan untuk mengawal distribusi BBM di Bulungan.

"Kami minta tim terpadu ini bekerja maksimal selama tiga bulan, tidak setengah-setengah. Fokusnya memastikan distribusi BBM tepat sasaran," jelas Muddain.

Ia juga menegaskan berdasarkan aturan Undang-Undang Migas, transaksi BBM harus dilakukan menggunakan nosel di SPBU resmi. Penjualan ilegal di luar ketentuan tersebut akan ditindak tegas secara hukum.

Meski kuota BBM dari Pertamina dinyatakan mencukupi untuk wilayah Bulungan, Muddain menekankan tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat kecil akan terus terhimpit oleh praktik spekulan.

"Secara kebutuhan cukup, tapi penggunaannya harus diatur agar tidak disalahgunakan mereka yang tidak berhak," pungkasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu