Anggota DPRD Nunukan Fraksi Demokrat Gat Khaleb Emosi Diinterupsi Sampai Sebut 'Pendemo Ecek-ecek'

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan Fraksi Demokrat Gat Khaleb emosi diInterupsi sampai sebut 'Pendemo Ecek-ecek'.

Aliansi mahasiswa Nunukan gelar aksi tolak UU Ciptaker di Gedung DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (8/10/2020).

Aksi tolak UU Ciptaker ini berlangsung tertib, hingga permintaan audiensi Ketua DPRD Nunukan pun disetujui massa aksi.

Perdebatan cukup alot hingga saling interupsi antara mahasiswa dan pejabat DPRD di ruang rapat Ambalat I.

• Usai Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Sampah Berserakan jadi Pemandangan di Depan Kantor DPRD Kaltim

• Membanggakan, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara Raih Penghargaan Indonesian Award 2020

• Tergiur Upah Rp 100 Juta, Seorang Pria di Tarakan Nekat Bawa 4,6 Kilogram Sabu dari Malaysia

Anggota DPRD Nunukan Fraksi Demokrat Gat Khaleb, sempat melontarkan ucapan 'pendemo ecek-ecek' kepada mahasiswa yang terus menginterupsi pendapatnya.

"Kami berbicara kalian tidak kasi kesempatan, interupsi terus, kalian ini pendemo ecek-ecek," kata Gat Khaleb saat audiensi, lalu dibalas teriakan oleh mahasiswa sambil memukul meja.

Saat dikonfirmasi TribunKaltara.com, Gat Khaleb mengaku ucapannya tidak meremehkan aksi mahasiswa.

Lantaran emosi, saat dirinya dan Ketua DPRD Nunukan menyampaikan pendapat melulu diinterupsi mahasiswa.

"Saya emosi, sehingga ucapan yang keluar tidak tersampaikan secara baik. Ibu Ketua DPRD itu orang tua, tangannya sempat bergetar saya lihat tadi, karena sakit. Cara mereka tidak santun," kata Gad Khaleb saat dihubungi via telepon seluler pukul 19.00 Wita.

Gad sapaan akrabnya mengatakan wewenang mengesahkan UU Cipatker ada di DPR RI.

• UNIK Aksi Cewe Cantik Ikut Penolakan Omnibus Law di DPRD Kaltim Bawa Poster Bertuliskan Kata Unik

• Dipukul Mundur, Ribuan Mahasiswa Peserta Aksi Tolak UU Cipta Kerja Kocar-Kacir Hingga Diamankan

• Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris Nyatakan Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Dihadapan Demonstran

"Saya pribadi menolak itu, tapi tidak bisa berbuat apapun. Rekan DPR RI di pusat saja walk out tapi UU Cipatker tetap disahkan, apalagi kita DPRD di kabupaten" ucap Gad.

Sementara itu, Fahri perwakilan himpunan mahasiswa Nunukan Samarinda (Himapen), mengatakan pihaknya hanya inginkan pernyataan sikap menolak UU Cipatker dari DPRD Nunukan.

"Kami hanya minta DPRD Nunukan buat pernyataan sikap menolak Omnibus law. Tapi, nyatanya saat audiensi tadi, kata mereka harus ikuti perintah fraksi. Mereka wakil rakyat bukan wakil partai," ungkap Fahri saat ditemui seusai audiensi bersama DPRD Nunukan.

( TribunKaltara.com / Felis )