Dapat Pertanyaan Soal Penanganan Korupsi di Debat Kandidat, Zainal Paliwang Sebut Akan Gandeng KPK

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Dapat pertanyaan soal penanganan korupsi di debat kandidat, Zainal Paliwang sebut akan gandeng KPK.

Zainal Arifin Paliwang berkomitmen agar penanganan proyek yang dikerjakan, agar dilaksanakan dengan bersih

Diketahui, di segmen ketiga debat kandidat yang dilaksanakan di Hotel Tarakan Plaza pada Minggu (25/10/20) malam, Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3 ini mendapat pertanyaan dari moderator terkait penanganan korupsi di Pemerintah Provinsi Kaltara.

Baca juga: Debat Publik Pertama Cawagub Yansen TP Lempar Program Wajib Belajar 16 Tahun, Bangun SDM Kaltara

Baca juga: Closing Statement, Calon Gubernur Kaltara Udin-Undun Apresiasi Para Inisiator Kelahiran Kaltara

Baca juga: Marak Penyeludupan di Perbatasan, Zainal-Yansen Tawarkan Patroli Rutin & Program Lintas Batas Resmi

Mengingat sudah banyak kepala daerah di Indonesia yang terjerat korupsi.

Menjawab pertanyaan tersebut, Zainal Arifin Paliwang berkomitmen penanganan proyek yang dikerjakan, dapat dilaksanakan dengan bersih.

Zainal mengatakan pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk setiap proyek yang dikerjakan.

“Kami akan menggandeng KPK untuk semua kegiatan yang dilakukan,” tegas Zainal.

Paslon nomor urut 3 ini juga menegaskan tidak akan menerapkan fee proyek 20 persen terhadap setiap proyek yang dikerjakan pemerintah Provinsi Kaltara.

Baca juga: Terungkap Ritual Unik Luka Modric Sebelum Bawa Real Madrid Hancurkan Barcelona di El Clasico

Baca juga: Romelu Lukaku Buktikan Kualitasnya Meningkat Bersama Inter Milan Ketimbang di Man United

Baca juga: Pemilihan Gubernur Kalimantan Utara 2020, Ini Visi dan Misi Pasangan Irianto Lambrie - Irwan Sabri

“Kami juga akan melihat dulu setiap proyek yang dikerjakan, apakah bermanfaat dan dirasakan masyarakat atau tidak,” jawab Yansen.

Ditambah Yansen, dalam pemberantasan korupsi di Kaltara, ASN juga akan dididik untuk bersih dari korupsi.

“Kami juga akan mengajak masyarakat desa untuk mampu mengelola keuangan dengan baik,” tutupnya.

( TribunKaltara.com / Risnawati )