DPRD Nunukan Minta Kemendikbud RI Prioritaskan Nasib 2 Ribu Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan minta Kemendikbud RI prioritaskan nasib 2 ribu guru honorer di perbatasan RI-Malaysia.

Anak buah Surya Paloh di Kabupaten Nunukan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) RI untuk prioritaskan nasib 2 ribu guru honorer di perbatasan RI-Malaysia.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Hendrawan.

Baca juga: Baru Kabupaten Tana Tidung Miliki Perda Sarang Burung Walet, KPP Tanjung Redeb Harap Hal Ini

Baca juga: Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Pegawai Non PNS Malinau, Pelamar Wajib Catat Lokasi Pengumumannya

Baca juga: Ramalan Zodiak Rabu 20 Januari 2021, Hari yang Penuh Kebahagiaan Buat Capricorn

"Kami minta kepada Kemendikbud RI agar memberikan suport kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan, agar bisa mengakamodir guru honorer di perbatasan RI-Malaysia ini," kata Hendrawan kepada TribunKaltara.com, Selasa (19/01/2021), pukul 15.00 Wita.

Menurut legislator fraksi Nasdem itu, banyak sekali guru honorer di Kabupaten Nunukan yang hanya berijazah SMA.

Namun, telah bertahun-tahun harus menjadi guru honorer, lantaran tak ada pilihan lain.

"Di Kabupaten Nunukan ini ada juga yang berijazah S1 menjadi guru honorer. Selain itu, yang hanya ijazah SMA pun banyak juga bahkan sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Jadi kami meminta pertimbangan dari Kemendikbud RI agar mereka itu bisa diprioritaskan saat perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK)," ucap Hendrawan.

Dari informasi yang dihimpun, Pemda Nunukan mengajukan sebanyak 525 formasi untuk kebutuhan tenaga guru PPPK.

Hendrawan menjelaskan, kondisi pendidikan di perbatasan RI-Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan dengan wilayah perkotaan.

"Pendidikan di wilayah perbatasan ini berbeda dengan di perkotaan. Mulai masalah jarak sekolah dengan permukiman warga, waktu tempuh ke sekolah, akses medannya apalagi kalau hujan. Seperti sekolah di Lumbis Ogong, Pansiangan, Hulu itu medannya jauh-jauh semua. Ada 525 formasi guru yang sudah di ajukan Pemda tapi belum mendapatkan jawaban persetujuan jumlah formasi yang diajukan," tutur wakil rakyat Dapil III itu.

Tak hanya itu, dia juga berharap Kemendikbud RI membantu anggaran untuk Pemda Nunukan, agar semua pelaksanaan perekrutan PPPK bisa berjalan dengan lancar.

"Saya berharap Kemendikbud RI bisa membantu anggaran untuk Pemda Nunukan, biar pelaksanaan perekrutan PPPK berjalan lancar," ujarnya.

Upah Guru Honorer Rp500-Rp1 Juta

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, ada 2 ribuan guru honorer di Kabupaten Nunukan dan sebagian besar berada di wilayah III seperti Lumbis. Sementara itu, ada 3 ribuan guru PNS di Kabupaten Nunukan.

Menurut pria yang akrab disapa Abdul itu, meskipun sebelumnya sempat ada perekrutan CPNS, namun kebutuhan guru PNS masih terbilang minim sekali di Kabupaten Nunukan.

"Ada 2 ribuan guru honorer. Ini karena sudah dua tahun tidak ada rekrutmen CPNS di Nunukan. Sementara tiap tahun ada pensiun guru," ungkap Abdul melalui telepon seluler.

Abdul mengaku, melalui rekrutmen PPPK, Kemendikbud RI dapat menjaring semua guru honorer di Kabupaten Nunukan.

Bahkan, di wilayah III jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru yang sudah berstatus PNS.

"Kita harapkan rekan guru honorer bisa lolos seleksi semua. Di Kabupaten Nunukan kita butuh banyak tenaga guru. PNS itu sekira 3 ribuan," imbuhnya.

Abdul menambahkan, gaji guru honorer itu bervariasi, pasalnya dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda, tergantung jumlah siswa.

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Rabu 20 Januari 2021, Libra Merasa Beruntung dan Bahagia Memiliki Kekasih

Baca juga: Potensi Ekonomi Cukup Besar, Kantor Pajak Sasar Usaha Sarang Burung Walet Mulai Tahun Ini

Baca juga: Keluarga Pasien Covid-19 Laporkan Pihak RSUD Tarakan, Polres Tarakan Tegaskan Bergerak Cepat

"Saat ini guru honorer hanya digaji melalui dana BOS. Sehingga kita punya batasan sendiri terkait gaji.
Dulu gaji mereka 20 persen dari dana BOS, setelah ada perubahan sempat 15 persen kini berubah menjadi 50 persen dari dana BOS. 50 persen itu tidak semua untuk gaji honorer, ada namanya pembiayaan lain yang harus dibiayai sekolah, paling mentok 25 persen dari dana BOS. Sekolah berikan upah mulai Rp 500- Rp 1 juta," pungkasnya.

Dia berharap, melalui program PPPK bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Nunukan, lantaran, dari proses pengajian sudah pasti berbeda.

( TribunKaltara.com / Felis)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official