Breaking News:

Berita Tanjung Selor Terkini

Kepatuhan Pajak Pegawai Negri Sipil Belum Optimal, KPP Pratama Tanjung Redeb Gandeng Pemda Setempat

Kepatuhan pajak Pegawai Negri Sipil belum optimal, KPP Pratama Tanjung Redeb gandeng Pemda setempat.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI
Kepala Kanwil DJPB Kaltara, Indra Soeparjanto, Selasa (19/1/2021). ( TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI ) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Kepatuhan pajak Pegawai Negri Sipil belum optimal, KPP Pratama Tanjung Redeb gandeng Pemda setempat.

Kepatuhan pajak di bawah wilayah KPP Tanjung Redeb, yakni Kabupaten Bulungan, Malinau dan Tana Tidung masih rendah.

Di mana rasio kepatuhan pajak pada tahun 2020 hanya sebesar 63,2 persen.

Baca juga: Banjir di Sembakung Nunukan 3,60 Meter, 40 Relawan Kampung Siaga Bencana Bersihkan Endapan Lumpur

Baca juga: Persiapan Sidang Sengketa Pilkada Malinau, Berikut Langkah-langkah Persiapan Komisioner KPU

Baca juga: Refocusing Anggaran Rp 470 Miliar, Satker Kementerian & Lembaga di Kaltara Diminta Hemat 10 Persen

Menurut Kepala KPP, rasio kepatuhan yang rendah, tak lepas dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Hal ini ia ungkapkan, dalam konferensi pers di Gedung DJPb Kalimantan Utara, Tanjung Selor.

"Angka 63,2% sangat rendah, tidak bisa dipungkiri, ini jelas akibat pandemi," ujar Kepala KPP Tanjung Redeb, Yudha Hadiyanto, Selasa (19/1/2021).

"Karena pola komunikasi yang berubah, kita tidak bisa tatap muka langsung, jadi konsultasi perpajakan tidak bisa optimal," tambahnya.

Di tengah pandemi yang masih berlangsung, pihak KPP akan menggandeng pemerintah daerah dalam meningkatkan rasio kepatuhan pajak.

Khususnya dalam pelaporan SPP di lingkup ASN dan PNS. Karena kepatuhan pajak di lingkungan ASN dan PNS masih cukup rendah.

Baca juga: Ivan Gunawan Ceritakan Survive di Tengah Pandemi Covid-19, Dari Jual Peyek Hingga Coffee Shop

Baca juga: Jelang Uji Kelayakan & Kepatutan Listyo Sigit di DPR, Jebolan Terbaik Akpol Turun Tangan, Siapa Dia?

Baca juga: Disperindagkop Malinau Bentuk Kelompok UMKM, Bantu Pemasaran di Masa Pandemi Covid-19

"Untuk konsultasi pajak, kami akan lakukan lebih awal, sehingga ASN dan juga PNS bisa kita tingkatkan laporan SPP, karena di wilayah kerja kami, kebanyakan dari ASN dan PNS di instansi Pemda yang kepatuhannya masih rendah," ujarnya

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved