Usai Sidak Ketua DPRD Nunukan Sesalkan 3 OPD Ini, Rahma Leppa: Tidak Mau Diatur Berhentikan Saja

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Usai sidak Ketua DPRD Nunukan sesalkan 3 OPD ini, Rahma Leppa: Tidak mau diatur berhentikan saja.

Awal tahun 2021, DPRD Kabupaten Nunukan melakukan sidak ke 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Nunukan, Senin (08/02/2021).

Adapun 9 OPD yang dimaksud yakni Dinas Sosial, Disnakertrans, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kesbangpol, Satpol PP,
Badan Pengelola Perbatasan, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

• Perdana di Nunukan, Kepala Kemnag Nunukan Saleh Serahkan Kartu Nikah Berbasis Website ke 10 Pasutri

• Jaga Kualitas Air, PDAM Nunukan Hentikan Secara Bertahap Suplai Air Bersih, Ini 98 Wilayah Terdampak

• Dagang Es dan Gorengan di Lokasi Wisata Mangrove Nunukan, Setiap Hari Ibu Ini Peroleh Rp 300 Ribu

Saat melakukan sidak ke 9 OPD, Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa mengatakan ia menemukan pegawai di lingkup Pemda Nunukan yang tidak taat aturan.

Ia sesalkan Dinas Sosial Nunukan, lantaran memiliki Kabid yang sudah tidak aktif namun dibiarkan begitu saja.

"Di Dinas Sosial itu Kabidnya sudah tidak aktif. Tapi dibiarkan saja. Kepala Dinasnya saja angkat tangan. Saya sarankan Kepala BKD untuk berikan teguran secara administrasi. Kalau tidak mau diatur sesuai aturan kepegawaian berhentikan saja. ASN itu harus aktif melayani masyarakat," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, pukul 16.00 Wita.

Hal serupa Rahma Leppa temukan di Dinas Kesbangpol Nunukan, yang mana Sekretaris Kesbangpol pada jam kerja tidak berada di tempat.

"Dinas Kesbangpol, begitu saya datang Sekretarisnya tidak ada di ruangan. Yang namanya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid harus selalu berada di tempat ketika jam kerja. Ini baru 9 OPD belum lagi saya sidak OPD lainnya," ucapnya.

Tak hanya soal kedisiplinan, Rahma Leppa juga mengatakan kebersihan kantor menjadi hal utama sebelum melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pasalnya, saat sidak ke Dinas Satpol PP Nunukan, Rahma Leppa mengaku kaget begitu melihat ruangan kantor yang kotor.

"Saya tidak suka lihat situasi di Dinas Satpol PP, kantornya tidak bersih. Katanya mereka tidak pakai cleaning service. Padahal pegawainya kan bisa gotong royong bersihkan. Itu jadi tanggungjawab Kepala Dinasnya. Bagaimana kantor tempat bekerja tapi jorok. Kebersihan itu hal utama sebelum memberikan pelayanan," tuturnya.

• Komisi Pemilihan Umum Nunukan Bantah Dalil Pemohon di Mahkamah Konstitusi, Berikut 3 Bantahan

• Satgas Yonarhanud 16/SBC Amankan Ribuan Munisi di Nunukan, Diduga Sisa Konfrontasi RI-Malaysia

• Direktur RSUD Nunukan Sebut Vaksinasi Covid-19 Tahap II Jadi Booster Bagi Antibodi Penerima

Dalam waktu dekat, Rahma Leppa katakan, ia akan segera menyurati Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nunukan untuk memberikan teguran secara tegas kepada Dinas terkait.

Dia juga imbau kepada Kepala Dinas yang berada di lingkup Pemda Nunukan, agar sungguh-sungguh memperhatikan kedisiplinan pegawainya. Termasuk kebersihan ruangan kantor.

"Dalam waktu dekat saya akan menyurati Kepala BKD, agar diberikan teguran administrasi kepada Dinas terkait. Pegawai yang tidak disiplin kemudian tidak mengindahkan teguran, berhentikan saja. Kantor-kantor yang masih jorok diperhatikan lagi kebersihannya," ungkapnya.

Penulis: Febrianus felis.

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official