Percepatan Program PTSL, Skema BPHTB Terhutang Disiapkan Kantor Pertanahan Malinau

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau menargetkan 7 desa di Malinau sebagai penerima program PTSL pada tahun 2021.

Program PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap tersebut seringkali diidentikkan sebagai program pendaftaran sertifikat tanah gratis.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau, Lena Purnama Sari mengatakan, meskipun tidak dipungut biaya, ada jenis pungutan khusus bagi golongan tertentu.

Baca juga: Benarkah Kemiskinan di Malinau Turun Selama Pandemi Covid-19? Kepala BPS Malinau Beri Penjelasan

Baca juga: Tahun Ini Ditargetkan 7 Desa di Kabupaten Malinau Terdaftar Program PTSL 2021

Baca juga: UPDATE Tambah 1, Kasus Positif Covid-19 Malinau jadi 902, Lebih Sepekan Nihil Tambahan Pasien Sembuh

Yakni bagi peserta yang nilai jual objek pajak (NJOP) dengan besaran Rp 60 juta rupiah.

Bea pungutan bagi wajib pajak tersebut diwajibkan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

"PTSL ini tidak dipungut biaya, kecuali bagi peserta yang NJOPnya di atas Rp 60 juta. Contohnya nilai tanahnya lebih dari Rp 60 juta, maka ada biaya yang harus dibayarkan," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Senin (29/3/2021).

BPHTB merupakan bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Baik berbentuk warisan, hibah, maupun peralihan hak karena jual beli.

Peserta PTSL termasuk subjek pendaftaran tanah dikenakan BPHTB jika nilai jual objek pajak (NJOP) yang didaftarkan senilai Rp 60 juta.

"Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi wajib pajak sesuai aturan adalah 5 persen. Pemerintah daerah yang berwenang memungut bea tersebut," katanya.

Menurut Lena Purnama Sari, satu dari sekian programnya adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait BPHTB tersebut.

Baca juga: Jadi Ketua DPD Golkar Malinau, Robinson Tadem Komitmen Bangkitkan Kejayaan Partai Airlangga Hartarto

Baca juga: Musda ke 5 DPD Golkar Malinau, Robinson Tadem Terpilih jadi Ketua, Berikut Pesan Calon Pesaingnya

Baca juga: Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar, Polres Malinau Imbau Foto & Video Korban Tak Disebarluaskan

Termasuk terkait kemudahan kepada wajib pajak untuk membuat BPHTB terutang. Dia juga meminta keterlibatan pemerintah daerah agar kebijakan tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Mengingat BPHTB merupakan satu dari sekian jenis pungutan yang dapat mendongkrak Pendapatan asli daerah.

"Ini sangat penting dipahami oleh masyarakat. Kami juga meminta keterlibatan pemerintah daerah, selaku pihak yang berwenang memungut pajak tersebut. Karena ada kemudahan dalam bentuk pajak terutang," ungkapnya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official